BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung mengancam demokrasi rakyat. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan, menolak tegas wacana itu.
Donny Bayu Setiawan, mengatakan pandangan Pilkada tak langsung keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi. Bahkan memangkas hak rakyat memilih pemimpinnya meski berdaalih efisiensi anggaran.
Lanjutnya, efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghapus hak konstitusional rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.
“Wacana Pilkada tidak langsung dengan alasan efisiensi anggaran adalah pandangan yang keliru. Efisiensi bukan alasan yang sah untuk memangkas hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung,” tegas Dony.
Menurutnya, DPC PDI Perjuangan Bojonegoro menilai mahalnya biaya Pilkada seharusnya ditelisik secara jujur akar masalahnya yakni pemborosan anggaran dan praktik politik uang.
“Praktik politik uang di Pilkada adalah tanggung jawab partai politik. Mahar politik, misalnya, menjadi salah satu faktor utama yang membuat biaya kontestasi Pilkada sangat mahal,” terangnya.
Dia menambahkan, jika partai politik konsisten mengusung calon kepala daerah yang berintegritas, memiliki kapasitas, serta rekam jejak yang baik, maka secara tidak langsung praktik politik uang akan berkurang.
“Kalau partai konsisten mengajukan calon yang berkualitas dan berintegritas, kebutuhan akan politik uang otomatis akan menurun,” ujarnya.
Terkait isu efisiensi, DPC PDI Perjuangan Bojonegoro justru mendorong solusi alternatif tanpa harus mengorbankan prinsip demokrasi. Salah satunya dengan menyelenggarakan Pilkada secara serentak dengan Pemilu DPRD atau DPR.
“Kalau bicara efisiensi, justru akan lebih baik pilkada dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Itu bisa menekan biaya tahapan, logistik, dan penyelenggaraan. Mungkin hanya pencetakan surat suara yang biayanya tersendiri,” terangnya.
Pada prinsipnya, PDI Perjuangan komitmen untuk terus menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat dalam memilih langsung pemimpinnya merupakan buah perjuangan reformasi yang tidak boleh ditarik mundur oleh kepentingan jangka pendek.
“PDIP akan konsisten menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat memilih langsung calon pemimpinnya adalah amanat reformasi yang harus dijaga bersama oleh semua pihak,” tutupnya.
Pilkada tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi dan menegaskan bahwa suara rakyat harus tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan daerah.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
