BERITABANGSA.ID, SIDOARJO – Proyek peningkatan Jalan Sidokerto, Kecamatan Buduran, menuai sorotan warga. Pekerjaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo itu dinilai terlambat dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Proyek sepanjang 298 meter dan lebar 4 meter ini memiliki nilai anggaran Rp782.994.000, dikerjakan oleh CV Ardhi Bila.
Salah satu warga Sidoarjo, Reynaldi, mengungkapkan proyek yang mulai dikerjakan awal Desember 2025 itu baru dilakukan pengaspalan hingga 23 Desember 2025.
“Proyek ini terlambatan sekitar enam hari. Seharusnya pekerjaan selesai pada 15 Desember, sementara berkas tagihan ke Kasda sudah harus masuk paling lambat 20 Desember 2025,” kata Reynaldi, Selasa (23/12/2025).
Menirut Reynaldy, pencairan anggaran tidak dapat dilakukan apabila pekerjaan belum rampung 100 persen. Hal itu harus dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
“Kalau pekerjaan belum selesai tapi tagihan sudah dicairkan, itu bisa mengindikasikan adanya kerja sama yang menguntungkan antara pihak PPKom dan rekanan dengan memalsukan BAST. Itu masuk ranah pidana,” tegasnya.
Selain keterlambatan, Reynaldy juga menyoroti kualitas pekerjaan jalan. Ia menyebut, sesuai spesifikasi teknis, lapisan dasar jalan seharusnya menggunakan urugan pilihan, dilanjutkan agregat S, lalu dilakukan pemadatan.
“Faktanya tidak ada urugan pilihan. Yang dihampar justru langsung bescost dengan ukuran batu belah yang kecil,” ungkapnya.
Selain itu, pemasangan saluran U-Ditch di sisi kanan dan kiri jalan juga dinilai bermasalah. Saluran terlihat berkelok-kelok dan tidak lurus, diduga akibat kesalahan prosedur pemasangan.
“Dalam spesifikasi teknis, galian harus dalam kondisi kering, kemudian diurug sirtu setebal 15 sentimeter sebagai lantai kerja dan pasir 10 sentimeter untuk levelling. Tujuannya agar U-Ditch terpasang lurus dan tidak naik turun. Namun yang terjadi justru sebaliknya,” jelasnya
Untuk proses pengaspalan, dirinya melihat tidak adanya pembersihan di atas permukaan urugan bescost, dan prime Coat atau perekat antara aspal dan urugan diberikan hanya sekenanya saja.
“Padahal aturannya setiap 0,5 liter Prime Coat untuk 1 meter persegi, tp kalau hanya disemburkan begitu saja aspal akan mudah mengelupas,” cetus pria yang juga pengalaman menjadi kontraktor itu
Reynaldi menilai hasil pemasangan tersebut terkesan kurang rapi dan mengabaikan aspek estetika. Ia juga mengkritisi tidak adanya papan proyek di lokasi pekerjaan yang seharusnya memuat informasi volume pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, serta pelaksana kegiatan.
Atas sejumlah dugaan pelanggaran tersebut, Reynaldi berharap Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) Kabupaten Sidoarjo bersama Inspektorat segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek.
“Kami berharap ada pemeriksaan serius agar kualitas pembangunan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
