BERITABANGSA.ID, LUMAJANG — Pemerintah daerah menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi menyeluruh antarinstansi, mulai dari perencanaan, intervensi gizi, hingga perbaikan lingkungan permukiman.
Kepala Bappeda Setda Lumajang, Hairil Diani, menekankan pentingnya integrasi program antar sektor sebagai kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting.
“Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, maka diperlukan sinergitas dan kolaborasi antar lintas sektor. Di sinilah peran Bappeda untuk mengkoordinasikannya,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Ia menambahkan pihaknya bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terus memperkuat komitmen bersama.
“Selanjutnya Bappeda bersama-sama dengan TPPS terus berupaya mendorong terwujudnya konvergensi lintas program dan lintas sektor untuk pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting, secara kolaboratif dan terintegrasi,” tutup Hairil Diani.
Selain kekurangan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, kondisi lingkungan yang tidak sehat juga menjadi penyebab tingginya prevalensi stunting.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Lumajang, Aris Pidekso, menjelaskan stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada fisik, perkembangan otak, dan organ tubuh anak.
“Kondisi sanitasi dan air minum yang tidak sesuai standar menyebabkan infeksi berulang, seperti diare dan cacingan, yang mengganggu penyerapan nutrisi sehingga dapat menyebabkan stunting,” paparnya.
Aris menyebut lingkungan yang sehat merupakan faktor pendukung penting selain pemenuhan gizi. Karena itu, DPKP memiliki peran strategis dalam memastikan intervensi permukiman yang layak dan aman.
Sebagai wujud komitmen, DPKP Lumajang terus mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Salah satu intervensi utama adalah penyediaan akses sanitasi aman, yang menjadi satu dari enam perilaku kunci dalam pencegahan stunting.
Hingga 2024, DPKP berhasil menyediakan Tangki Septik Kedap dan Bilik kepada 18.978 jiwa di 21 kecamatan. Capaian tersebut meningkatkan persentase akses sanitasi aman menjadi 6,77 persen, naik dari 6,2 persen pada 2023.
Kolaborasi menyeluruh antara Bappeda, DPKP, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat fondasi kesehatan masyarakat Lumajang, sekaligus menurunkan angka stunting secara signifikan melalui lingkungan yang lebih sehat, gizi yang lebih baik, dan sistem kerja lintas sektor yang solid.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
