BERITABANGSA.ID – BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Sosial (Dinsos) memperkuat ekonomi buruh tani tembakau, rokok, dan cengkeh dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Program bantuan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025. Melihat besarnya manfaat yang dirasakan penerima, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar menyampaikan harapan agar program ini dapat terus dilanjutkan pada 2026.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menjelaskan BLT DBHCHT memberikan dampak langsung pada daya beli dan stabilitas ekonomi para pekerja.
“Harus diakui bersama bahwa dengan program bantuan langsung tunai ini, selain membantu meringankan beban penerima manfaat juga untuk memperkuat perekonomiannya,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).
Selanjutnya dia juga menyampaikan bahwa program ini disalurkan selama enam bulan dengan nominal Rp300 ribu per bulan untuk setiap penerima, baik buruh pabrik rokok maupun buruh tani komoditas tembakau dan cengkeh.
“Harapan kami, BLT dari DBHCHT dapat tetap diberikan meskipun ada kebijakan efisiensi. Mungkin besaran atau jumlah penerima menyesuaikan, tetapi keberlanjutannya sangat penting bagi para buruh,” imbuhnya.
Penyaluran BLT 2025 dilakukan dalam 6 tahap, mulai Juli hingga Desember. Lima tahap telah direalisasikan, sementara tahap keenam akan terealisasi pada awal Desember.
“Ada enam tahap pencarian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Lima tahap sudah terealisasi, sedangkan tahap terakhir di awal Desember,” jelasnya.
Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa penerima BLT DBHCHT mengalami peningkatan dari sebelumnya.
“Pada Juli, tercatat 4.705 penerima dengan anggaran Rp1.411.500.000. Pada Agustus, sebanyak 4.810 penerima dengan anggaran Rp1.443.000.000. Sedangkan pada eptember, meningkat menjadi 4.898 penerima dengan anggaran Rp1.469.400.000,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan BLT DBHCHT menjadi perhatian penting mengingat kelompok buruh sektor tembakau adalah pekerja yang sangat bergantung pada pendapatan harian dan rentan terhadap gejolak ekonomi.
“Dengan adanya BLT ini, kami melihat langsung bagaimana para buruh dapat menjaga kebutuhan harian dan menstabilkan ekonomi keluarga. Karena itu, kami sangat berharap program ini tidak dihentikan,” ungkapnya.
Menurutnya, meski jumlah penerima diperkirakan akan menurun pada 2026 mendatang akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dinsos berharap pemerintah pusat tetap mempertimbangkan keberlanjutan BLT agar manfaatnya tetap dirasakan oleh pekerja yang bergantung pada sektor hasil tembakau.
“Semoga pada tahun depan, program BLT tetap berlanjut. Apalagi BLT DBHCHT ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif bagi para buruh lokal,” harapnya.
Sebagai penutup, dia mengatakan bahwa program ini dinilai sangat efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.
“Penyaluran tahap keenam pada awal Desember diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan ekonomi bagi keluarga buruh, sekaligus menjadi penutup yang positif bagi pelaksanaan BLT DBHCHT sepanjang 2025,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
