BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Pratikno, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bojonegoro.
Kunjungan ini disi dengan diskusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait rencana, progres pembangunan, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program kegiatan daerah.
Acara berlangsung di Gedung Putih Pemda setempat, Sabtu (1/11/2025), dan disambut langsung oleh Bupati Setyo Wahono, Wakil Bupati, Nurul Azizah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten, Edi Susanto.
Turut hadir sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya dari Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga BPKAD.
Diskusi berlangsung santai dan produktif. Dalam kesempatan ini, bupati dan wakil bupati memaparkan berbagai capaian dan rencana pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah, baik di bidang fisik maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PM).
Namun demikian, keduanya juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi, termasuk perihal APBD dan rencana pemangkasan dana transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Pratikno menyampaikan apresiasi atas langkah dan progres pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dia menegaskan tantangan anggaran bukan hanya dialami oleh Bojonegoro, melainkan juga oleh banyak daerah lain di Indonesia.
“Kondisi keuangan ini justru harus menjadititik transformasi. Di tengah pengurangan transfer pusat, daerah harus bisa berinovasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki,” ujar Pratikno.
Dia menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, serta mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menggali potensi kerja sama eksternal yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah pendapatan daerah.
“Yang bisa bertahan sekarang adalah daerah yang mampu menggaet kolaborasi eksternal, baik dengan pihak swasta, akademisi, maupun lembaga lain. Bojonegoro punya banyak potensi untuk itu,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Menko PMK meminta Pemkab Bojonegoro untuk menginventarisasi tiga hal utama. Yakni, potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk kerja sama dengan pihak eksternal, kendala yang membutuhkan mediasi atau dukungan pemerintah pusat, dan program dan kegiatan daerah yang berpeluang untuk disinergikan dengan program- program di bawah koordinasi Kementerian PMK.
Diskusi ditutup dengan optimisme bersama untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
