BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Karut-marut pengelolaan tambang pasir di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, membuka borok manajemen. Siste. pembayaran retribusi amburadul hingga pemecatan dua petugas portal dan bocornya PAD miliaran rupiah.
Data media ini, menyatakan sistem pembayaran retribusi pasir melalui kartu elektronik atau e-pasir jauh dari harapan. Banyak sopir truk membawa kartu e-pasir kosong alias tanpa saldo, namun tetap lolos dengan cara membayar tunai ke petugas portal. Praktik ini disinyalir menjadi pintu masuk terjadinya kebocoran PAD hingga mencapai miliaran rupiah.
Ironisnya, hal ini sangat bertolak belakang dengan komitmen Bupati Lumajang, Indah Amperawati alias Bunda Indah, dalam meningkatkan PAD melalui pengawasan ketat sektor pertambangan. Alih-alih memberikan kontribusi besar, sektor ini justru menjadi ladang bocor yang merugikan daerah.
Sumber kuat media ini, membongkar bahwa dua petugas portal dari Badan Pengelola Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang telah dicopot dengan tidak hormat sejak 1 Juli 2025.
Namun hingga kini, Kepala BPRD, Endhi Setyo Arifianto, belum memberi penjelasan ke publik.
Ketua Himpunan Pertambangan Batuan Indonesia (HPBI) Kabupaten, Abdullah Jamal Alkatiri, menyayangkan sistem e-pasir yang tak sesuai peruntukannya.
“Banyak sopir yang menerima kartu e-pasir yang tidak sesuai lokasi tambang. Ini sangat janggal,” ujarnya.
Jamal membeber seluruh pengusaha tambang di wilayah telah sepakat untuk menghentikan sementara operasional sebagai bentuk evaluasi bersama.
Namun, di lapangan, masih banyak truk yang terus mengangkut pasir keluar dari lokasi tambang.
“Ini yang membuat kita curiga, ada oknum yang bermain di balik layar,” tambahnya.
Kondisi ini semakin memperkeruh tata kelola pertambangan di Lumajang. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas praktik ilegal ini.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
