Dia juga mengaku telah melakukan survei untuk mendapatkan lagi unit-unit pergudangan. Hal ini dilakukan guna menilai kondisi gudang, apakah memenuhi persyaratan sebagai gudang beras atau tidak. Jika layak maka digunakan sebagai penyimpan serapan beras.
Syarat paling utama unit gudang dapat digunakan menyimpan beras salah satunya adalah aerasi. Karena dibutuhkan perputaran udara di dalam, dan tidak boleh pengap.
“Dari survei kami temukan ada beberapa yang memenuhi standar, di Lamongan ada yang jadi calon, begitu juga di Tuban, tapi yang Bojonegoro kami belum temukan,” ungkapnya.
Kecepatan serap beras se Cabang Bulog Bojonegoro disebutnya mencapai 800 ton sampai dengan 1000 ton per hari. Per 16 April 2025 ini, serapan beras telah mencapai 16,4 persen dari target yang ditetapkan untuk Bulog Bojonegoro. Artinya mencapai 8000 ton dari 48000 ton target cabang.
“Dengan sisa waktu serapan 14 hari lagi, nanti kira-kira masih bisa 7000 sampai 8000 ton lagi, atau total mungkin bisa mencapai 14000 an ton,” tandasnya.
Perlu diketahui pemberitaan sebelumnya bahwa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi 4 asal Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Bojonegoro-Tuban, Eko Wahyudi dan Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kushariyanto berkunjung ke Perum Bulog Cabang Bojonegoro, Sabtu (12/4/2025).
“Saya lihat Perum Bulog sudah berupaya maksimal dalam penyerapan gabah, namun memiliki kendala berupa keterbatasan kapasitas gudang karena sudah penuh,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto pada saat itu.
Selain itu Bulog dia ketahui telah bekerja sama dengan 18 mitra penggilingan padi, untuk pengeringan dan penggilingan gabah menjadi beras. Bahkan, Bulog berencana menyewa sistem resi gudang yang ada di Kecamatan Dander.
“Nanti Bulog bakal menyewa ke pemerintah kabupaten (pemkab) karena sistem resi gudang itu di bawah dinas perdagangan, tujuannya untuk menyimpan karena punya kapasitas 5000 ton,” ungkapnya.
Kemudian, pada sisa waktu panen raya untuk luasan lahan 12000 hektare minggu ini, semaksimal mungkin gabah akan diserap oleh Bulog dengan harga sesuai HPP Rp6.500 per Kg.
“Meski begitu serapan gabah ini sebetulnya kewajiban kita bersama, tidak hanya Bulog saja, artinya termasuk pengusaha penggilingan padi, pedagang gabah dan berbagai pihak. Harga Rp6.500 itu diwajibkan untuk semua orang, tidak hanya penugasan pada Bulog,” tegasnya.
Oleh sebab itu, menurut Sigit, agar pembelian gabah tetap terjamin pada harga Rp6.500 per Kg, maka pihaknya menyarankan agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan Mandiri segera dibentuk badan usaha dan organ perusahaannya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
