Ia mengusulkan pembentukan Satgas Garam Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
“Satgas ini penting untuk mengawasi dan mengembangkan industri garam nasional sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Hasan juga berharap audiensi segera dilakukan bersama petambak garam dan ulama di Jawa Timur guna menyusun langkah konkret memperkuat posisi garam nasional.
Saat yang sama, Indra Kurniawan, Sekretaris PT Garam, mengungkapkan bahwa revisi Perpres Nomor 126 yang telah disepakati pada akhir November 2024 menjadi peluang besar bagi industri garam lokal.
Revisi tersebut memberikan kewenangan impor garam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Ini menjadi tantangan bagi PT Garam sebagai BUMN untuk memenuhi kebutuhan domestik yang sebelumnya dipenuhi impor,” ungkapnya.
Indra menekankan pentingnya intervensi teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produksi garam nasional.
PT Garam bersama petambak binaan akan mengoptimalkan proses produksi dengan teknologi pencucian (washing plan) dan mekanisasi agar kualitas garam lokal setara dengan standar internasional, seperti garam Australia dengan kadar NaCl minimal 97 persen.
“Jika garam lokal memenuhi standar tersebut, kita dapat menggantikan impor dan menjawab isu kualitas yang selama ini menjadi kendala utama,” tuturnya.
Menurutnya, upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjadikan garam nasional sebagai komoditas strategis yang mampu menopang kebutuhan industri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
