Jadi, apa yang dipahami secara umum sebagai kasta hari ini terdapat di dalam Regweda yang disebut sebagai varnas (Sansekerta) yang artinya adalah warna atau color (Inggris). Di dalam Bhagavatgita (bagian dari Mahabarata) disebut sebagai catur warna, suatu pembagian masyarakat menurut swadharma atau profesi atau wilayah kerja masing-masing.
Sedangkan di dalam masyarakat India sendiri dikenal dengan nama Wangsa, sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan.
Menurut pendapat Julian Pitt-Rivers, seorang antropolog asal Inggris di dalam esainya yang berjudul On The Word “Caste”, kata kasta berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis (di mana kedua negara tersebut memiliki akar bahasa yang sama, yakni Latin, seperti Indonesia dan Malaysia yang sama-sama berakar dari bahasa Melayu).
Hingga tiba pada akhir abad ke-15 ketika Spanyol mengirim pelautnya untuk berlayar menemukan tanah baru, kata kasta yang mereka gunakan masih merujuk pada arti silsilah.
Sedangkan oleh Portugis, ketika mereka sampai di India pada tahun 1498, kata kasta diterapkan dalam makna modern hari ini yang kemudian dicatat oleh Dictionary of American-English (1613) dengan definisi caste is a group resulting from division of society based on class differences of wealth, rank, right, proffesion, or job di mana konsep kata tersebut telah menjauhi konteks yang dimaksud oleh negara asalnya yakni India.
Pararel dengan pernyataan di atas, menurut Louis Dumont di dalam bukunya yang berjudul Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implication, varnas secara kontekstual diartikan sebagai warna, penampilan luar, ras, suku spesies, jenis, sifat, karakter, dan kualitas
Dimana hierarki yang dimaksud tidak berhubungan dengan sesuatu yang bersifat ekonomi atau materialistik melainkan religiusitas.
Maka dalam pengertian saya, “kasta menurut Louis Dumon” adalah tingkatan kualitas pada diri seseorang atau keadaan batin seseorang yang cocok menempati posisi tertentu di dalam sosial kemasyarakatan.
“Misalnya, seseorang yang tingkat kebatinannya masih berada di level Sudra tidak boleh menempati jabatan publik karena akan mengacaukan tatanan sosial”.
