Yang kedua, kata Bunda Yuyun, panggilan akrab Pj Bupati Lumajang ini, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Industri Kabupaten (RPIK) yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
“RPIK nantinya disusun dengan tujuan memberikan arah dan landasan hukum perencanaan pembangunan industri, yang terstruktur dan terencana untuk memajukan kesejahteraan umum serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” imbuhnya lagi.
Sebab, Kabupaten Lumajang, menurutnya, memiliki potensi industri yang cukup beragam. Hal ini perlu digali dan dijadikan unggulan di daerah.
Pj Bupati Lumajang, menyadari bersama globalisasi dan liberalisasi ekonomi saat ini telah membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi usaha ekonomi masyarakat.
Ketiga, terkait RPJPD 2025-2045, akan mengarahkan visi, misi tujuan, serta sasaran pembangunan daerah pada 2025-2045.
“Visi RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2045 dirumuskan dan kami usulkan yakni, “Terwujudnya Lumajang yang berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan.”
Visi tersebut, diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur ini, yang dijabarkan dalam 7 misi di antaranya mewujudkan pemerataan SDM yang unggul dan berdaya saing, pembangunan ekonomi inklusif, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memantapkan stabilitas wilayah dan
ekonomi makro daerah, penguatan ketahanan daerah, pangan, sosial, dan budaya, mewujudkan pemerataan konektivitas wilayah dan mewujudkan pemerataan sarana prasarana berkualitas dan berwawasan lingkungan.
