Episode demi episode skenario superioritas kekuasaan terus berjalan dengan senyap, yang oleh banyak pakar pengamat disinyalir dilakukan melalui ‘kooptasi’ lembaga-lembaga negara strategis seperti KPK, lembaga yudikatif, partai-partai, juga mungkin melalui ormas-ormas relawan dan sindikasi bisnis (terkait proyek-proyek nasional strategis dan hilirisasi SDA bernilai tinggi).
Semua kemungkinan halangan terhadap tujuan membangun superioritas kekuasaan ‘dikunci’ antara lain melalui ‘penyanderaan kasus- kasus pidana’ dan intimidasi atau apapun yang dianggap efektif untuk mengontrol kekuasaan.
Jika hipotesis itu dianggap logis, maka peristiwa-peristiwa politik yang terjadi kemudian bisa dipakai sebagai afirmasi terhadap proses skenario politik yang sedang berlangsung.
Beberapa peristiwa politik yang terjadi bisa menjadi penegasan seperti misal: wacana 3 periode; lepasnya Pak Jokowi dari ikatan keanggotaan PDIP; pengusulan Gibran RR putera terkasihnya sebagai Cawapres bersamaan dengan peristiwa kontroversal di MK pimpinan paman Usman, anomali ketentuan tata usaha negara di KPU yang terus berjalan di tengah kritikan dan kecaman keras serta gugatan hukum.
Peristiwa politik yang sedang berlangsung heboh dan kontroversial lainnya adalah kasus gugatan SIREKAP di KPU, issue netralitas terkait pengerahan aparat, gugatan abuse of power presiden, gugatan pemanfaatan BLT dan Bansos untuk tujuan politik elektoral.
Dan yang paling mutakhir adalah adanya dugaan Presiden Jokowi membangun legalitas posisi politiknya di Golkar.
Mungkin tidak menjadi Ketua Umum, tetapi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (seperti ketika Presiden Soeharto adalah juga Ketua Dewan Pembina Golkar dengan kekuasaan penuh).
