Dari situ sebagai legislatif memberikan persetujuan dan penandatanganan.
“Tidak hanya memiliki kewenangan menyetujui atau tidak menyetujui, kami melalui komisi-komisi terkait memiliki tugas dan wewenang untuk pengawasan realisasi APBD,” tambah Ketua Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tuban ini.
Misalkan saja, anggaran bidang pertamanan, DPRD harus memyetujui alokasi anggaran Dinas Pertamanan, sesuai kebutuhan dari dinas terkait yang berhubungan dengan pertamanan.
Salah satu fungsi yang sangat penting lainnya dari DPRD, yaitu menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.
“Kita juga wajib mendengarkan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Setelah itu, DPRD menjadi penghubung aspirasi antara masyarakat dengan pemerintahan.
“Hal ini akan membantu sebuah daerah, terutama kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya,” imbuhnya.
Rombongan DPRD Kabupaten Tuban, secara langsung diterima Ketua DPRD, Eko Adis Prayoga dan Sekretariat Dewan Kabupaten Lumajang.
Menurut Eko Adis, ada beberapa poin yang sudah dibahas terkait tugas dan kewenangan DPRD lain yang termaktub dalam UU.
“Fungsi pertama, yakni fungsi legislasi,” jelas Eko.
Artinya, membentuk Perda, sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah.
Yang kedua, fungsi budgeting atau anggaran. Meliputi pembahasan RAPBD hingga memberikan persetujuan RAPBD jadi Perda APBD.
“Fungsi itu bisa melakukan revisi R APBD yang diajukan oleh eksekutif,” ujar wakil rakyat dari Dapil 2 ini.
Terakhir adalah fungsi pengawasan.
“Di sini pelaksanaan Perda yang sudah disepakati bersama diawasi penggunaannya,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
