“Bagaimanapun juga, fraksi ini sebagai wakil rakyat minta jawaban Pj Bupati Lumajang tertulis,” ujarnya.
Idriz berharap aspirasi DPRD itu disinkronkan dengan regulasi yang ada.
“Bagaimanapun juga eksekutif dan legislatif, tak bisa dipisahkan dalam membangun Lumajang yang hebat dan bermartabat,” tambahnya.
Fraksi PDIP melalui Jubirnya, Umam, mengatakan tidak menemukan jawaban atas keresahan sejumlah fraksi yang dirasakan bertahun-tahun. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan minta Pj Bupati serius menindaklanjuti soal ini.
“Kami akan bersikap tegas. Semua fraksi tidak meneruskan sidang-sidang lanjutan di komisi, ketika tak ada ketegasan dari Pj Bupati untuk mengevaluasi Sekdakab,” ucap Umam.
Perwakilan dari Fraksi Gerindra, Amin, juga demikian.
“Tadi fraksi Gerindra belum disebut. Fraksi Gerindra komitmen dan sepakat dengan 7 fraksi lainnya,” kata mantan Kades ini.
Ketua FKB, Hasan, menegaskan bahwa sudah 99 persen fraksi meminta restrukturisasi keberadaan Sekdakab, atau penyegaran.
