BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Desakan penggantian Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lumajang berlanjut.
Bahkan memanas. Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Lumajang menginterupsi Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni saat membacakan jawaban eksekutif atas pandangan umum (PU) fraksi di Sidang Paripurna II P-APBD 2024.
Polemik ini berpotensi kegagalan dalam pembahasan P-APBD 2024.
Menurut anggota fraksi NasDem PAN, Hajjah Nur Hidayati, dalam PU-nya cecaran banyak cecaran pertanyaan diarahkan ke Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni.
“Namun, dari jawaban Pj Bupati Lumajang, ada yang belum dijawab tadi soal urgent bahwa 7 fraksi sepakat penggantian Sekdakab, dan belum dijawab oleh Pj Bupati secara gamblang,” katanya, Jumat (17/11/2023).
Yang jelas, kata politisi partai NasDem ini, tidak ada di lembaran jawaban PU Pj Bupati, kalimat berupa komitmen menindaklanjuti desakan fraksi terkait posisi Sekdakab.
“Kami, semua fraksi meminta agar Sekdakab diganti,” sergahnya.
Wakil rakyat asal Kecamatan Randuagung ini, memperhatikan kalimat di akhir jawaban Pj Bupati, terkesan tak tegas.
“Bagaimana komitmen Pj Bupati soal Sekdakab. Bahwa peran Sekdakab sangat penting, ibarat kopi dan gula, Sekdakab sebagai pengaduknya. Jika racikan tak pas dan cara mengaduk dengan rasa cinta, maka aroma dan rasa kopi disukai semua orang,” paparnya.
Politisi Hadi Nur Kiswanto, juga menginterupsi Pj Bupati Lumajang. Dia menanyakan langkahnya bersama Kepala BKD itu apa dibutuhkan surat hasil evaluasi tim Pansel.
“Kami minta jawaban tertulis dan kapan bisa diterima, kalau bisa sesingkat-singkatnya. Ini wajib disampaikan. Masalah ini sudah 4 tahun. Pj Bupati Lumajang ketiban sampur saja,” jawab Hadi.
Ketua Partai Demokrat Kabupaten Lumajang, Idriz Marzuki menegaskan 7 fraksi menanyakan kinerjanya Sekdakab, agar dievaluasi dan diganti dengan SDM yang lebih unggul.
