Pada makanan tambahan yang diberikan pada balita stunting dan ibu hamil (bumil) di Kecamatan Sumobito serta Kecamatan Bareng, balita dan bumil menerima sayur sop yang ada ulatnya. Selain itu bumil di Kecamatan Bareng, mendapatkan susu yang ada ulatnya.
Padahal alokasi anggaran untuk balita stunting tahun ini dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang untuk 5.354 anak, sebesar Rp 379,7 juta.
Kades Madiopuro Suwito Hadi mengaku, dari 8 warga penerima bantuan stunting yang mengikuti PPG di kecamatan Sumobito, terdapat dua warganya yang menerima makanan tambahan tidak layak.
“Bantuannya saya tolak saya kembalikan, karena makanannya tidak layak. Bantuan PPG, khususnya bantuan stunting di Desa Madiopuro saya tolak karena tidak layak dimakan,” ujar Suwito, Senin 13 November 2023.
Dari 8 warga masyarakat Desa Madiopuro yang balitanya menderita stunting, semuanya menerima makanan berulat dan tidak layak konsumsi.
“Yang stunting di Desa saya ada 8, Ada dua warga yang makanannya sempat dibuang karena tidak layak dimakan manusia. Yang 6 saya kembalikan,” katanya.
Ia pun mengaku heran mengapa anggaran miliaran rupiah dari pemerintah untuk stunting namun makanan tambahan untuk perbaikan gizi justru tidak layak konsumsi.
“Dana miliaran kok ngasi warga kayak gitu,” tuturnya.
Ia pun menjelaskan pemerintah pusat memberikan bantuan untuk mengatasi stunting ini miliaran rupiah setiap kabupaten, tapi mengapa di lapangan justru kualitas makanan yang diperuntukkan balita stunting tidak layak konsumsi.
“Pemerintah ini kan menggelontorkan biaya untuk stunting itu bukan jutaan, tapi miliaran. Khusus untuk mengentas masalah stunting. Tapi pemerintah (Kabupaten) memberikan bantuan makanan untuk stunting, kalau gak layak konsumsi kan malu besar,” katanya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
