Dia mengaku bingung bila dianggaran sebesar Rp379,7 juta itu ada kebijakan harus menggunakan makanan lokal. Karena biasanya, hanya diberi susu. Untuk tahun ini diberi makanan tambahan seperti sayur.
“Biasanya juga langsung pengadaan susu, diberikan langsung dan itu lebih mengena. Nah ini kok ada kebijakan lokal ini yang aku gak paham. Kalau menggunakan makanan lokal, itu belum tentu juga balitanya mau makan. Nah saat kayak gini, teman-teman Dinkes ini bingung juga. Karena memang secara regulasinya disuruh menggunakan makanan lokal,” tutur Saiful.
Ia pun menjelaskan, rencana PPG ini dilakukan serentak secara rutin setiap hari, dalam kurun waktu satu bulan. Dimulai pada Senin, 13 November 2023 saat ini. Namun, karena ada persoalan akhirnya dihentikan.
“Rencananya itu dilakukan rutin setiap hari selama satu bulan. Mulainya hari ini. Anggaran Rp6 miliar dibagi ke beberapa OPD. Kayak ketahanan pangan itu ngasi minyak goreng sama telor. Kita sedari awal sudah memprediksi, karena kualitas standar makanan orang itu tidak sama. Ada yang menganggap makanan tertentu enak. Tapi ada juga yang menganggap tidak enak. Tapi kalau susu formula kan mau tidak mau ya itu standarnya,” paparnya.
Sebelumnya diketahui jika, makanan tambahan stunting di Kabupaten Jombang banyak dikeluhkan masyarakat.
Ini karena ditemukan belatung atau ulat di dalam makanan yang diberikan kepada anak dan ibu hamil (bumil) dalam acara kegiatan pos pemulihan gizi (PPG). Salah satunya, di Kecamatan Sumobito, Jombang.
Belatung itu ditemukan di dalam sayuran yang diduga diberikan petugas dari Dinas Kesehatan Jombang, saat acara PPG di Kecamatan Sumobito pada Senin (13/11/2023).
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
