Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar juga menjelaskan, anggaran negara telah mengalami peningkatan 20 persen dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan. Menurutnya, hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN.
“Program Pesiar merupakan titik fokus untuk percepatan kepesertaan masyarakat pengguna BPJS yang digarap di desa pada skala level kecil yang di kelola dengan data mikro,” jelas dia.
Meski program PESIAR melibatkan perangkat desa, Halim menyebut jika Dana Desa (DD) juga bisa digunakan untuk menopang, seperti kegiatan sosialisasi ataupun pendataan.
“Hanya dapat menopang kebutuhan agar tingkat kepesertaan warga ini lebih tinggi, hanya itu saja. Artinya, dana desa belum bisa untuk membantu pembayaran,” kata dia.
Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan yang telah menjangkau penduduk di desa untuk menjadi peserta JKN melalui Program Pesiar. Dirinya menyebut, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Jombang berkomitmen untuk melakukan percepatan jumlah cakupan kepesertaan Program JKN sesuai dengan yang telah direncanakan pada RPJMN di
tahun 2024.
“Untuk itu, saya berharap dan berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan, kelurahan serta pemerintah desa agar dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC Desa ataupun kelurahan di Kabupaten Jombang,” sebut Mundjidah.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDTT, Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan-Kemendes PDTT dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Jombang.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
