Menurut Cak Sudrab, DPRD Sidoarjo dalam menjalankan organisasinya perlu dukungan fasilitasi yang tercermin dalam belanja operasi maupun belanja modal pada APBD Sidoarjo tahun berjalan. Namun, hal itu tentu harus melihat secara spesifik bagaimana proses pengadaan dan asas kemanfaatan hal tersebut karena menyangkut anggaran yang begitu besar.
“Kalo ada yang tanya apa kerjaan utama DPRD? Jawab saja jalan-jalan dan makan-makan,” imbuh cak Sudrab sembari tersenyum kecut.
Senada dikatakan Salah satu akademisi Universitas Muhamadiyah Sidoarjo (Umsida) Fajar Muharram, mengatakan hal itu sangat tidak relevan mengingat benchmarking dari hasil kegiatan DPRD itu belum bisa dinikmati masyarakat secara luas.
“Jika kita lihat di anggota dewan yang terdapat kuota perjalanan dinas 1x dalam setahun luar negeri, 6x dalam setahun luar kota, nilai nya sangat fantastis, dan meskipun kita semua juga tidak tau hasil benchmarking luar kota maupun luar negeri itu seperti apa,” kata Fajar yang juga Dosen Prodi Administrasi Publik Umsida itu.
Fajar menambahkan, ada persoalan stunting di depan masyarakat Sidoarjo yang harus segera ditindaklanjuti, apalagi pengalokasian anggaran Pemkab yang minim mengenai hal tersebut.
“Ada yang lebih penting dibanding anggaran perjanjian dinas dan makan anggota DPRD yang fantastis itu. Yakni, stunting yang berkenaan dengan masa depan generasi penerus, hal tersebut dibuktikan dengan anggaran yang hanya di kisaran kurang lebih 2,5 M di tahun 2023 ini,” pungkas magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya itu.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
