Sebelumnya dengan program UHC, sebanyak 90 persen lebih warga masyarakat Kabupaten Malang bisa dibiayai kesehatannya oleh Pemkab Malang.
“Namun untuk sekarang bisa 75 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Malang kalau ingin UHC dipertahankan. Ada sisi keuntungan dari UHC yang bisa kita dapatkan, September mulai lagi, satu bulan ini kita verifikasi data,” jelas Wijanto mantan Kepala Puskesmas Pakis.
Untuk verifikasi data, pihaknya akan melibatkan desa desa dilanjutkan ke Dinas Sosial. Kemudian untuk mengaktifkan lagi September ini dengan jumlah 260.000 masyarakat dengan capaian 75 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Malang.
“Kita pastikan setelah verifikasi data, bulan September mendatang PBID untuk program UHC sudah aktif kembali, dengan jumlah persentase sekitar 75 persen atau 260 ribu penduduk,” jelas Wijanto.
Jadi dari 670 ribu orang itu setelah diverifikasi banyak berpindah segmen, ada masyarakat yang mampu ikut program PBID.
“Jadi kita memilah mana masyarakat yang benar tidak mampu dan memerlukan bantuan untuk program kesehatan ini, saat ini masih banyak masyarakat yang mampu ikut PBID,” tandasnya.
Untuk pasien yang berada di Rumah Sakit saat penyesuaian data ini, Kadinkes mengimbau semua fasilitas kesehatan untuk tetap melakukan pelayanan.
“Untuk pasien yang saat ini berada dalam perawatan di RS, kami mengimbau Puskesmas, RS Lawang dan RS Kanjuruhan untuk melayani pasien PBID selama pemadanan data berlangsung, kita tetap harus melayani, untuk RS swasta tidak bisa terlayani, namun setelah ada verifikasi data, warga masyarakat yang tidak masuk dalam PBID bulan September harus stop, harus ikut BPJS mandiri atau PBIN,” pungkas Wiyanto Wijoyo.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
