BERITABANGSA.ID – MALANG – Sebanyak 670.000 peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui PBID dinonaktifkan sementara untuk proses verifikasi dan pemutakhiran data.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, mengatakan alokasi anggaran program UHC tersebut Rp70 miliar.
Namun, Pemkab Malang masih menyisakan tanggungan, sehingga salah satu jalannya adalah penataan dan verifikasi data yang lebih jelas.
“Solusinya kita menyetop kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh Pemkab Malang melalui PBID (penerima bantuan iuran daerah), karena ada BPJS dari PBIN masih aktif, masyarakat menganggap semua BPJS PBI tidak aktif, itu tidak benar,” tegas Wijanto, di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Sabtu (5/8/2023).
PBID itu ada dua. PBIN dari APBN, setiap tahun Kabupaten Malang menerima kuota 1 juta orang.
“Lah yang PBIN ini masih aktif semuanya, sebanyak 1 juta masyarakat Kabupaten Malang masih menerima kesehatan gratis dari pemerintah, dan yang dari PBID biaya dari Pemkab Malang mengalami pembengkakan dan membebani anggaran, untuk itu kita lakukan pendataan dan verifikasi lagi,” beber Wijanto.
