Selain itu sistem ini juga dianggap tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat. Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca Pemilu.
Sistem Hybrid
Dalam praktiknya, sistem hybrid menggunakan sistem yang terbaik dari proporsional terbuka maupun tertutup. Dalam hal ini, pemilih cenderung memilih partai politik.
Suara caleg yang mencapai suara 30% maka ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih. Namun, apabila suara partai yang mencapai 30% ke atas, maka partai yang menentukan calon terpilih. Partai politik masih perlu penyesuaian dengan metode baru ini.
Sejumlah kelebihan juga ada didalam sistem hybrid ini, seperti tingkat politik uang yang dimungkinkan akan lebih rendah dari sebelumnya.
Pada sistem hybrid ini, yang digunakan adalah campuran yaitu sistem pemilihan umum proporsional terbuka sebaiknya digunakan untuk pemilihan pasangan presiden-wakil presiden dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sedangkan untuk pemilihan anggota DPR/DPRD, sebaiknya menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup, yaitu rakyat dapat memilih partai politik, dan para anggota DPR/DPRD dipilih oleh partai politik berdasarkan nomor urut masing-masing.
Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi potensi masalah seperti bisa jadi pemicu polemik antar partai. Banyak partai politik belum siap dengan sistem hybrid.
Kendati demikian sampai saat ini, belum ada negara satupun yang menggunakan sistem hybrid dalam kepemiluan.
(*) Penulis adalah bergelar Master Pendidikan, Alumni Universitas Kanjuruhan Malang Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial, dan Anggota KIPP Kota Probolinggo.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
