BERITABANGSA.COM-MOJOKERTO- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mojokerto, mendirikan Rumah Analisis Kebijakan Publik (RAKP) sebagai badan semi otonom yang menjadi tempat diskusi membahas kebijakan pemerintah.
Kegiatan peresmian RAKP dibarengi diskusi hukum dengan topik antara pembaharuan Hukum dan ancaman terhadap kebebasan warga negara, dengan pemateri Bung La Ode, Jumat (05/08/2022) di Sekretariat DPK STIE Al Anwar.
RAKP ini bertujuan sebagai wadah mahasiswa untuk mengkritisi terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ajang ini untuk mentradisikan aspek akademis dan teori, berdasarkan landasan hukum dan fakta yang berkembang di masyarakat saat ini.
Langkah pembentukan badan semi otonom ini didukung oleh semua DPK GMNI yang ada di Mojokerto.
“Kami sangat setuju dan mendukung gerakan ini, semoga hal ini bermanfaat dan berumur panjang,” ungkap bung Yusril sebagai Ketua DPK GMNI Unim.
RAKP diharapkan akan mengkaji kebijakan publik dan hasilnya bisa dijadikan sebuah kritikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Semoga ini menjadi langkah awal kita menanggapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang hasilnya bisa menjadi kritikan kepada pemerintah,” harap Bung Arry Sekretaris DPC GMNI Mojokerto.
Sebagai organisasi ekstra kampus yang kader-kadernya berstatus mahasiswa, GMNI harus menggerakkan fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control sehingga hal ini perlu dilakukan.
“Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, perlu kita kaji dan kritisi supaya kebijakan itu bisa di perbaiki sesuai dengan kepentingan masyarakat,” kata Bung Irul, Ketua GMNI Mojokerto.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
