Terkini

TKN Desak Ijazah DPR RI Diperiksa

4
×

TKN Desak Ijazah DPR RI Diperiksa

Sebarkan artikel ini
TKN
TKN saat aksi di depan kantor DPRD Kota Probolinggo.

BERITABANGSA.ID, PROBOLINGGO – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tapal Kuda Nusantara (TKN) Boloe Gibran turun ke jalan di Kota Probolinggo, Jumat (20/11/2026), mendesak agar dokumen ijazah Anggota DPR RI diperiksa.

Ketua Umum DPP TKN, Prasetyo Eko Karso, menjelaskan kedatangan massa ke Kantor Sekretariat DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pemeriksaan dan verifikasi keabsahan ijazah seluruh anggota DPR RI tanpa terkecuali.

Aksi tersebut diikuti jajaran pengurus DPP, Wakil Ketua DPP Amik, Sekretaris Jenderal Kamari, Srikandi TKN, Brigkom Tapal Kuda Nusantara, pengurus DPC, serta anggota dari sejumlah daerah, termasuk Lumajang, Kabupaten, Kota Probolinggo, dan Pasuruan.

Aksi ini menjadi bentuk protes dan kekecewaan TKN terhadap dinamika politik nasional yang dinilai perlu disikapi secara terbuka, adil, dan tidak tebang pilih.

Sebelum ke DPRD, massa TKN terlebih dahulu mendatangi Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk melakukan tabur bunga dan doa bersama.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Usai dari TMP, rombongan bergerak menuju Kantor Wali Kota Probolinggo sebagai titik kumpul. Selanjutnya, massa berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kota Probolinggo.

Setibanya di depan gedung dewan, massa langsung menggelar orasi, membawa aspirasi organisasi, dan membacakan pernyataan sikap.

Suasana aksi menjadi perhatian karena tuntutan yang disuarakan tidak hanya menyangkut persoalan satu pejabat, tetapi meminta transparansi dokumen pendidikan seluruh wakil rakyat di tingkat pusat.

Dalam aksi tersebut, TKN menyerahkan dokumen pernyataan sikap berisi lima tuntutan, antara lain
mendesak MKD DPR RI memeriksa dan memverifikasi legalitas ijazah seluruh anggota DPR RI tanpa tebang pilih.

Kedua, meminta proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketiga, menegaskan bahwa keabsahan ijazah merupakan salah satu persyaratan penting bagi seseorang yang menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Apabila ditemukan dokumen yang terbukti tidak sah, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Keempat, mendesak proses hukum terhadap anggota DPR RI yang terbukti menggunakan ijazah palsu atau dokumen yang tidak memenuhi ketentuan.

Kelima, mengajak masyarakat ikut mengawal proses pemeriksaan agar berjalan objektif dan tidak diskriminatif.

>>> Ikuti saluran whatsapp beritabangsa.id
Example 468x60