Terkini

TKN Desak Ijazah DPR RI Diperiksa

4
×

TKN Desak Ijazah DPR RI Diperiksa

Sebarkan artikel ini
TKN
TKN saat aksi di depan kantor DPRD Kota Probolinggo.

TKN menilai, transparansi dokumen pendidikan pejabat publik merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Prasetyo Eko Karso, dalam orasinya menyatakan pihaknya merasa terpanggil untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari masyarakat.

Ia mengaku kecewa terhadap dinamika yang berkembang di DPR RI dan meminta agar pemeriksaan dokumen pendidikan tidak hanya diarahkan kepada pihak tertentu.

“Kami ini terpanggil sebagai Nusantara. Kami tidak terima apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPR RI. Kami kecewa, maka dari itu kami melakukan aksi seperti ini. Ijazah anggota DPR RI juga harus diverifikasi dan dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Prasetyo, dikonfirmasi ulang pada Sabtu (21/11/2026).

Prasetyo menyinggung angka 581 atau 65 persen anggota DPR RI harus diperiksa ijazahnya karena memakai kejar paket C.

Ia meminta informasi tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan, tetapi harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Bahkan, Prasetyo menyampaikan tuntutan keras terkait konsekuensi apabila dugaan yang disampaikan tersebut nantinya terbukti.

“Kami sebagai masyarakat dan rakyat yang ada di bawah meminta kepada DPR RI supaya yang 65 persen itu ditutup, dan gaji selama mereka menjabat harus dikembalikan kepada rakyat, seperti itu,” ungkapnya.

Angka 581 maupun persentase 65 persen belum dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi tanpa data pendukung dan pemeriksaan lembaga berwenang.

Sementara itu, perwakilan DPRD Kota Probolinggo, Evariani, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi yang dilakukan jajaran TKN.

Ia memastikan dokumen pernyataan sikap dan seluruh aspirasi yang disampaikan massa telah diterima serta terdokumentasi.

Namun, ia menjelaskan bahwa DPRD Kota Probolinggo tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atas persoalan yang menjadi ranah DPR RI.
Karena itu, aspirasi tersebut akan terlebih dahulu diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo.

“Terima kasih. Aspirasi ini akan saya teruskan kepada Ibu Ketua sebagaimana yang disampaikan tadi, sesuai dengan yang tertulis dan dibacakan. Saya akan meneruskan terlebih dahulu kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo, kemudian beliau yang akan melanjutkan karena itu merupakan kewenangan Ketua DPRD,” ujar dr. Evariani waktu itu.

Ia juga memastikan seluruh dokumen tuntutan telah diterima sehingga dapat memudahkan proses penyampaian aspirasi kepada pimpinan DPRD.

“Alhamdulillah, semua yang sudah disampaikan sudah terdokumentasi dan tertulis sehingga tidak sulit bagi kami untuk langsung menyampaikan aspirasi dari bapak-bapak semuanya. Saya akan menerima dokumen ini dan meneruskannya kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan semuanya bisa menjadi kenyataan demi Indonesia tercinta,” pungkasnya.

>>> Ikuti saluran whatsapp beritabangsa.id
Example 468x60