Pemerintahan

DBHCHT Lumajang 2026 Anjlok Rp19,4 Miliar, Penindakan Rokile Diduga Tak Maksimal

4
×

DBHCHT Lumajang 2026 Anjlok Rp19,4 Miliar, Penindakan Rokile Diduga Tak Maksimal

Sebarkan artikel ini
DBHCHT
Sekda sebelah kiri didampingi Bea Cukai Probolinggo

BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Lumajang di 2026 merosot Rp19,4 miliar dari Rp38 miliar menjadi hanya Rp18,6 miliar.

Besaran nilai DBHCHT Lumajang, turun drastis dibandingkan di 2025 atau lebih dari 51 persen dibandingkan tahun lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengakui hal itu.

Salah satu hal yang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan DBHCHT adalah optimalisasi pemberantasan rokok ilegal (Rokile).

Menurut Agus, keterbatasan jumlah personel dalam tim penindakan juga menjadi persoalan tersendiri. Padahal, pengawasan terhadap peredaran Rokile membutuhkan jangkauan wilayah yang luas serta kegiatan operasi yang berkelanjutan.

“Penindakan rokok ilegal ini memang menghadapi beberapa kendala, di antaranya keterbatasan tim penindakan dan turunnya alokasi DBHCHT pada tahun 2026,” ujar Agus.

Pernyataan tersebut menjadi catatan penting di tengah masih ditemukannya peredaran rokok ilegal di sejumlah kecamatan di Lumajang.

Agus menjelaskan, alokasi DBHCHT di 2026 digunakan untuk sejumlah program yang telah ditentukan, termasuk penanganan kesehatan masyarakat.

Dari total DBHCHT sebesar Rp18,6 miliar, sebanyak 50 persen dialokasikan untuk bidang kesehatan masyarakat.

Sementara sisanya diperuntukkan bagi program kesejahteraan masyarakat serta penegakan hukum.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mengatur penggunaan anggaran yang semakin terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal.

Namun, persoalan yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana efektivitas pengawasan dan penindakan tetap bisa ditingkatkan ketika alokasi anggaran mengalami penurunan cukup tajam.

Sebab, pemberantasan rokok ilegal bukan sekadar persoalan mengamankan barang bukti. Lebih dari itu, kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan penerimaan negara, persaingan usaha yang sehat, serta keberlangsungan industri hasil tembakau yang taat terhadap ketentuan cukai.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Bea Cukai Probolinggo menggelar ekspose hasil operasi pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di 2026 di Aston Inn Lumajang.

Di sana hasil penindakan sejak Januari hingga minggu III November 2026 diekspose. Yakni sebanyak 20.361 bungkus Rokile diamankan.

Angka itu menjadi gambaran bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai resmi masih ditemukan di wilayah Kabupaten Lumajang. Dari sejumlah kecamatan yang menjadi sasaran penindakan, Kecamatan Candipuro tercatat sebagai wilayah dengan jumlah barang bukti terbanyak.

Di wilayah tersebut, petugas mengamankan sebanyak 10.055 bungkus Rokile.
Jumlah itu hampir separuh dari keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan selama periode operasi.

Selain Candipuro, penindakan juga dilakukan di Kecamatan Rowokangkung, Lumajang, Tempursari, dan Randuagung.

Tingginya temuan di Candipuro patut menjadi perhatian khusus bagi aparat pengawasan dan pemerintah daerah. Perlu dilakukan pemetaan lebih lanjut untuk mengetahui jalur distribusi, pola peredaran, hingga kemungkinan adanya jaringan pemasok yang memasukkan rokok ilegal ke wilayah tersebut.

Meski berhasil mengamankan lebih dari 20 ribu bungkus rokok ilegal, capaian itu belum otomatis menggambarkan peredaran Rokile di Lumajang telah terkendali.

Justru, angka penindakan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi pengawasan.

Apalagi, jika keterbatasan personel dan anggaran menjadi kendala utama, pemerintah daerah bersama Bea Cukai perlu menyusun pola pengawasan yang lebih efektif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Penindakan juga semestinya tidak hanya menyasar pedagang kecil atau pengecer di tingkat bawah. Rantai distribusi dan pihak-pihak yang menjadi pemasok perlu ditelusuri sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Sebab, apabila operasi hanya berakhir dengan penyitaan barang dagangan, sementara jaringan pemasok tidak tersentuh, peredaran rokok ilegal berpotensi terus berulang.

Agus Triyono menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal penting untuk menjaga penerimaan negara sekaligus memastikan DBHCHT dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, sinergi antara Pemkab Lumajang, Bea Cukai Probolinggo, aparat penegak hukum, serta masyarakat perlu terus diperkuat.

Di sisi lain, kegiatan ekspose hasil operasi tersebut kembali dilaksanakan di Aston Inn Lumajang.

Hotel tersebut diketahui kerap menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis (bimtek) terkait cukai dan DBHCHT yang dilaksanakan Pemkab Lumajang bersama Bea Cukai Probolinggo.

Pemilihan lokasi kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penyelenggaraan agenda pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi dan hasil pelaksanaan program pemberantasan BKC ilegal.

Namun, di tengah besarnya tantangan peredaran rokok ilegal dan penurunan DBHCHT, masyarakat tentu berharap kegiatan sosialisasi, bimtek, maupun ekspose tidak sekadar menjadi agenda seremonial.

Publik membutuhkan bukti nyata berupa semakin luasnya jangkauan pengawasan, meningkatnya efektivitas penindakan, serta terputusnya jalur distribusi rokok ilegal.

>>> Ikuti saluran whatsapp beritabangsa.id
Example 468x60