Terkini

1 Tahun Kasus Solar Labruk Lor, Polres Mangkir di Sidang Praperadilan

2
×

1 Tahun Kasus Solar Labruk Lor, Polres Mangkir di Sidang Praperadilan

Sebarkan artikel ini
Kasus solar

BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Perkara dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di Desa Labruk Lor, Kabupaten Lumajang, sudah satu tahun. Sialnya, saat sidang Pra Peradilan, Polres Lumajang malah absen.

Gugatan pra peradilan sendiri dimohonkan oleh Lajnah Gerakan Studi Advokasi (LGSA) Lumajang, Rabu (18/11/2026) siang.

Gugatan pra peradilan itu dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan penundaan penanganan perkara, yang tak kunjung ada kepastian hukum, sehingga muncul isu dugaan penghentian perkara.

Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang itu menjadi babak baru perjuangan kelompok mahasiswa dalam mengawal perkara ini.

Ketidakhadiran pihak Polres di sidang perdana Pra Peradilan itu patur menjadi catatan di internal Polri terutama Kapolri.

Amar Qusairi, penggerak LGSA Lumajang yang juga anggota PC PMII Kabupaten Lumajang, menjelasjan ketidakhadiran pihak kepolisian terkait kelengkapan administrasi berkas persidangan.

Alasan itu justru memunculkan pertanyaan kritis dari kalangan penggugat. Sebab, perkara dugaan penimbunan Solar subsidi itu bukan perkara baru.

“Kalau alasannya berkas administrasi belum lengkap, tentu ini menjadi pertanyaan. Perkara ini sudah berjalan lebih dari satu tahun. Kok persoalan kelengkapan berkas masih menjadi kendala?” ujar Amar, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan rangkaian penundaan yang justru menambah panjang tanda tanya atas penanganan perkara itu.

Amar menilai, apabila terdapat kekurangan administrasi dalam persidangan, semestinya dijelaskan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi saat dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran jajarannya memberikan jawaban singkat.

“Menurut informasi, untuk giat sidang pra-peradilan ditunda,” ujar AKBP Riki Yariandi via chat WhatsApp, Rabu (18/11/2026).

Untuk diketahui, perkara ini bermula dari Sidak Pemerintah Kabupaten Lumajang pada 3 November 2025, di SPBU Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang.

Kala itu diamankan barang bukti berupa sekitar 1.000 liter Solar bersubsidi, 1 unit truk modifikasi, serta belasan barcode MyPertamina.

Diduga temuan itu merupakan penyimpangan BBM bersubsidi.
Selanjutnya penanganan perkara dilakukan aparat kepolisian resort Lumajang.

Namun, kepastian hukum perkara ini dan status pihak yang bertanggung jawab, tak jellas. Bahkan muncul isu SP3 medio 2026.

Hingga puncak kekecewaan masyarakt memuncak. Melalui LGSA mereka menggugat secata pra-peradilan. Tujuannya, untuk menguji dugaan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.
Dalam KUHAP baru, pasal 158 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2025 memasukkan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai salah satu objek praperadilan.

Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peralihan pasal 361, khususnya apakah perkara sudah memasuki tahap penyidikan sebelum KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026.

Kasus ini jadi perhatian publik, karena solar subsidi bukan sekadar komoditas energi. Di dalamnya terdapat hak masyarakat dan kepentingan negara yang harus dilindungi.

>>> Ikuti saluran whatsapp beritabangsa.id
Example 468x60