BERITABANGSA.ID, JEMBER – Pengusaha dan penikmat sound horeg yang tergabung dalam Komunitas Sound System Kabupaten Jember atau Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi demonstrasi.
Mereka membawa serta puluhan truk bermuatan perangkat tata suara, dan memadati Alun-alun Kabupaten Jember, Senin 16/11/2026.
Puluhan sound horeg itu pun dinyalakan tepat di depan Kantor Pemkab Jember, ratusan warga berjoget mengikuti irama musik bernada tinggi.
Demo ini merupakan reaksi atas mengerucutnya wacana pembatasan hingga pelarangan aktivitas sound horeg di Jember.
Koordinator aksi JSSC, M Arif Sugiartani menolak pelarangan mutlak aktivitas sound horeg, dan bersedia mewujudkan ketertiban dan kenyamanan bersama.
“Walau pun pada dasarnya sound system ini hanya penyedia jasa. Terkait dancer, miras itu di luar kami. Karena kami dari awal disewa perangkat suaranya saja. Kami siap diatur, tetapi jangan dilarang total,” tegas Arif dalam sesi wawancara.
Arif mengaku pihaknya akan diundang untuk duduk bersama dengan Bupati Jember, Kapolres Jember dan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk merumuskan ketentuan bersama dalam dua minggu ke depan.
“Tapi jika dalam maksimal 2 minggu ke depan, kesepakatan ini tidak dijalankan atau dengan kata lain tidak ada duduk bersama, kami akan kerahkan massa 10 kali lipat lagi,” lanjutnya.
Sementara itu, dari hasil mediasi di tengah aksi demo, perwakilan dari Pemkab Jember menegaskan tidak ada pelarangan aktivitas sound horeg, namun pemerintah akan mengatur aktivitasnya dalam peraturan daerah.
“Tidak ada pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat, tapi nantinya akan diatur dalam peraturan daerah,” ujar Imam Sudarmaji, Asisten Administrasi Umum Pemkab Jember.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember mendesak pemerintah untuk membuat aturan aktivitas sound horeg.
Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Jember dan Polres Jember, MUI Jember menyampaikan sejumlah catatan penting diduga efek dari penyelenggaraan sound horeg, seperti mengganggu ketenangan dan kesehatan masyarakat, hingga mengancam keselamatan dan ketertiban umum.
“Kami menyampaikan keluhan dari berbagai masyarakat yang rentan, yang merasa selama ini hak-haknya tentang keselamatan, keterangannya terganggu dengan aktivitas sound horeg itu. Suara mereka mayoritas kurang didengarkan, sehingga kami menyampaikan kepada berbagai pihak, kami sudah keliling, salah satunya ke DPRD (Jember),” ujar Abdul Wahab Ahmad, Sekretaris Umum MUI Jember.
Wahab mendorong penerapan regulasi pemerintah mengatur penyelenggaraan sound horeg agar tidak menciderai hak-hak orang lain.















