BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diterpa isu dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi pernikahan.
Kasus ini bermula ketika seorang warga bernama Erna hendak mendaftarkan pernikahan. Saat di kantor KUA, ia mengaku dimintai biaya administrasi sebesar Rp600.000 oleh kepala KUA setempat. Namun, saat acara akad nikah berlangsung di rumah pengantin, petugas KUA justru meminta kembali pelunasan biaya administrasi dengan alasan setoran sebelumnya belum tercatat secara resmi.
“Saat kami hendak melaksanakan ijab, staf KUA meminta kami melunasi administrasi terlebih dahulu karena uang yang kami bayarkan di kantor KUA kepada kepala KUA sebelumnya tidak masuk dalam catatan administrasi,” ujar Erna, Selasa (17/11/2026).
Merasa dirugikan, Erna sempat mengonfirmasi kejadian tersebut kepada Kepala KUA Sekar, Ali Syafii. Menurutnya, yang bersangkutan sempat berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun hingga kini etikat baik itu tidak kunjung terealisasi.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, biaya pencatatan nikah di dalam kantor pada jam kerja semestinya gratis, sementara pernikahan di luar kantor diatur secara transparan melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan langsung melalui bank. Praktik penarikan biaya tambahan di luar ketentuan resmi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat pedesaan.
Selain persoalan dugaan penyimpangan dana administrasi, warga setempat juga mempertanyakan integritas dan kedisiplinan aparatur di lingkungan KUA Kecamatan Sekar.
Kasus ini dikhawatirkan dapat merusak tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Warga mendesak Inspektorat Kementerian Agama (Kemenag) serta Kepala Kemenag Kabupaten Bojonegoro untuk segera menerjunkan tim investigasi guna mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kami meminta pihak Inspektorat Kemenag maupun Kepala Kemenag Kabupaten Bojonegoro untuk segera menerjunkan tim pemeriksa ke Kecamatan Sekar agar citra pelayanan publik tidak rusak akibat ulah oknum,” tegas Erna.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala KUA Kecamatan Sekar, Ali Syafii, belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi oleh awak media.















