BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Ratusan massa mahasiswa, buruh dan ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) menggeruduk halaman Gedung DPRD, pada Jumat (13/11/2026), mengusung panca tuntutan rakyat (Pantura).
Massa aksi menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Mereka menilai persoalan ekonomi, ketimpangan gender, konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nico, menegaskan bahwa berbagai elemen masyarakat tidak ingin terus bersabar menghadapi kebijakan yang dianggap semakin membebani kehidupan rakyat.
“Kami di sini ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico.
Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, perwakilan anggota DPRD Bojonegoro dari unsur perempuan juga menemui massa aksi.
Namun, pertemuan itu tidak berlanjut menjadi dialog. Massa memilih tidak melakukan audiensi karena menilai dialog dengan perwakilan legislatif tidak akan memberikan manfaat maupun menjamin aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan.
Nico menyebut, tujuan utama kedatangan mereka adalah menyuarakan kondisi masyarakat yang dinilai semakin terbebani persoalan ekonomi. Mereka juga mempertanyakan sikap para wakil rakyat yang dianggap belum cukup menunjukkan keberpihakan terhadap persoalan tersebut.
“Jadi aksi kami hanya ingin menyuarakan bagaimana nasib rakyat dalam kondisi ekonomi yang sudah sulit, namun para wakil kami seolah tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kami menentukan sikap dengan membubarkan diri karena tak ada manfaat berdialog dengan mereka,” tutur Nico.
Tuntutan pertama adalah keadilan ekonomi. Massa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok, biaya hidup, dan pajak rakyat, sekaligus menaikkan upah serta memperkuat subsidi bagi masyarakat.
Kedua, keadilan gender. Mereka meminta pemerintah menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Selain itu, massa juga menuntut penyediaan pembalut gratis di ruang publik.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan keadilan agraria dan lingkungan. Massa mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) dan proyek geothermal yang mereka nilai merusak lingkungan, serta menyita aset korporasi yang terbukti merusak alam.
“Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan PSN sekaligus geothermal perusak lingkungan, dan sita aset korporasi perusak alam,” ujarnya.
Selanjutnya, massa menuntut keadilan pendidikan dan demokrasi. Mereka menginginkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Tuntutan kelima menyangkut supremasi sipil dan HAM. Dalam poin tersebut, massa meminta pemerintah menghentikan militerisme, kriminalisasi terhadap jurnalis, dan tindakan represif aparat. Mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik serta pengusutan tuntas berbagai pelanggaran HAM.
Nico mengatakan, aksi tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, suara rakyat harus mendapatkan ruang dan tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
“Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar,” tandasnya.
Selama aksi berlangsung, sejumlah petugas keamanan tampak berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi hingga kegiatan usai dan massa membubarkan diri dengan tertib.
