BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di perguruan tinggi tidak lagi sebatas mendukung proses pembelajaran. Teknologi ini mulai merambah penelitian hingga penilaian akademik, sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait integritas ilmiah, etika, dan kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan industri.
Persoalan tersebut mengemuka dalam klaster bertajuk “Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan: Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI” pada Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026. Diskusi berlangsung di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis, (12/11/2026)
Dalam forum tersebut, para akademisi menyoroti pentingnya membangun tata kelola penggunaan AI agar pemanfaatan teknologi tidak menggerus peran intelektual manusia.
Perguruan tinggi dituntut memastikan AI tetap menjadi instrumen pendukung, bukan pengganti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab akademik mahasiswa.
Akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Rizal Isnanto, menekankan perlunya aturan yang jelas dalam penggunaan generative AI, terutama pada pendidikan doktoral.
Menurut dia, teknologi tersebut dapat membantu berbagai tahapan penelitian, tetapi tidak boleh mengambil alih kontribusi intelektual, penalaran kritis, maupun keputusan ilmiah mahasiswa.
“AI memperkuat pembelajaran dan penelitian, bukan menggantikan kreativitas,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, terdapat empat kategori penggunaan AI dalam lingkungan akademik, yakni diperbolehkan, wajib diungkapkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang.
Pengelompokan tersebut diperlukan agar sivitas akademika memahami batas penggunaan teknologi sekaligus menjaga transparansi dalam menghasilkan karya ilmiah.
Rizal juga menekankan pentingnya dokumentasi penggunaan AI. Mahasiswa perlu menjelaskan perangkat yang digunakan, tujuan pemanfaatan, bentuk bantuan yang diberikan, hingga proses verifikasi terhadap hasil yang dihasilkan teknologi tersebut.
Menurut Rizal, penilaian integritas akademik tidak cukup hanya mengandalkan skor dari perangkat pendeteksi AI.
Perguruan tinggi juga perlu memperhatikan proses penyusunan karya serta kemampuan mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.
Praktik pemanfaatan AI sebagai instrumen pendukung pembelajaran turut dipaparkan Dosen Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, Mukhlis Amien.
Melalui presentasi bertajuk “AI Memeriksa Materi, Dosen Memegang Keputusan”, ia memperkenalkan agen AI yang digunakan untuk memeriksa materi perkuliahan sebelum disampaikan kepada mahasiswa.
Dalam evaluasi terhadap sembilan kelas selama tujuh minggu, sistem tersebut menemukan 18 persoalan pada materi dan pengaturan pembelajaran.
Temuan itu mencakup kesalahan lembar kerja atau kode pemrograman, penggunaan data pengujian, pengaturan Learning Management System (LMS), hingga kekeliruan teks dan perhitungan.
Seluruh persoalan tersebut berhasil ditangani pada minggu yang sama ketika ditemukan. Hasil ini memperlihatkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pemeriksaan sekaligus membantu dosen mengidentifikasi kekeliruan dalam perangkat pembelajaran.
“AI hanya berperan sebagai alat bantu pemeriksaan dan pemberian umpan balik. Dosen tetap memegang kendali atas perbaikan materi, keputusan akademik, dan penilaian akhir,” tegas Mukhlis.
Model serupa diterapkan Akademisi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB), Muhammad Edya Rosadi, dalam sistem pemeriksaan tugas pemrograman mahasiswa.
