BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Perkembangan ruang digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Namun, kemajuan itu juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.
Menyikapi persoalan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bersama Universitas Airlangga (UNAIR) mendorong penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat melalui kegiatan Bawaslu Campus Connect: Generasi Digital, Demokrasi Transparan.
Seminar kolaborasi tersebut berlangsung pada Rabu (26/8/2026) di Aula THE, Lantai 1, Kantor Manajemen UNAIR, Kampus MERR-C, Mulyorejo, Surabaya.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat UNAIR, Prof. Muhammad Miftahussurur dr M Kes Sp PD Ph D, menyampaikan bahwa tema literasi digital dan demokrasi memiliki relevansi kuat dengan perubahan cara berpikir serta perilaku masyarakat yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi.
Menurut dia, perubahan pola interaksi masyarakat semakin terasa setelah pandemi Covid-19 yang turut mempercepat transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan.
Perkembangan teknologi digital, kata dia, telah membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa konsekuensi berupa munculnya tantangan baru, termasuk penyebaran informasi yang tidak benar.
“Literasi digital tidak sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab,” ujarnya.
Prof. Miftahussurur menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Kampus tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang untuk membangun pemikiran kritis dan menguji berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.
Karena itu, kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dinilai penting untuk membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Kerja sama tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai bidang, mulai dari pendidikan, literasi digital, hingga penelitian.
Sementara itu, Dr H Puadi S Pd M M selaku pihak yang menaungi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu menegaskan bahwa kerja sama antara Bawaslu dan UNAIR tidak hanya sebatas kegiatan sosialisasi.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk kolaborasi yang lebih luas antara lembaga pengawas pemilu dan lingkungan akademik.
“Kolaborasi dengan UNAIR ini tidak hanya sebuah sosialisasi. Harapannya, tidak sekadar bersosialisasi, tetapi banyak hal yang dapat dikerjakan bersama,” jelasnya.
Puadi mengatakan demokrasi tidak dapat hanya ditopang oleh satu regulasi maupun satu institusi. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan kritis serta kemampuan membedakan fakta dan informasi yang tidak benar.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai ruang pertukaran gagasan. Kampus menjadi tempat berbagai pandangan dan argumentasi diuji melalui proses berpikir kritis.
“Demokrasi tidak hanya ditopang oleh satu regulasi dan institusi. Demokrasi membutuhkan pengetahuan yang kritis serta kemampuan masyarakat membedakan fakta dan tidak,” katanya.
Lebih lanjut, Puadi menyebut tantangan demokrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara demokrasi dan teknologi. Menurutnya, arsitektur teknologi juga berpotensi mempengaruhi cara manusia berpikir.
Ia menambahkan bahwa teknologi, data, dan sumber daya institusi pada dasarnya merupakan instrumen yang perlu diarahkan untuk mendukung masyarakat agar semakin kritis dalam menghadapi informasi serta mengambil keputusan.
Melalui Bawaslu Campus Connect, Bawaslu dan UNAIR membahas penguatan literasi digital, pemikiran kritis, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi yang transparan.
