BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Tokoh milenial masyarakat Surabaya, Haji Abdul Rohim, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), adalah program kerakyatan yang terbaik dan patut dijaga kelanjutannya, Selasa malam (4/8/2026).
Dia menyesalkan adanya pihak pihak yang menkritik melalui media sosial seolah MBG kelirru.
Padahal, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, namun penyampaiannya tetap harus mengedepankan sikap bijaksana, dialog, dan kepentingan masyarakat luas.
Abdul Rohim menilai, derasnya arus informasi di era digital, terlebih dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dengan informasi yang menyesatkan. Situasi tersebut, kata dia, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas ruang publik.
“Jangan sampai masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Hari ini informasi bergerak sangat cepat, sehingga kita semua harus semakin cermat dalam menyaring setiap kabar yang beredar,” ujarnya pada beritabangsa.id.
Menurut Abdul Rohim, kritik terhadap Program MBG kerap datang dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi relatif lebih mapan.
Sementara itu, masih banyak warga di berbagai daerah yang justru sangat membutuhkan keberlanjutan program tersebut.
Ia mencontohkan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, Flores, hingga daerah pedalaman lainnya yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Bagi kelompok masyarakat tersebut, Program MBG dinilai dapat memberikan manfaat nyata.
“Saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan tentu memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka merasakan langsung manfaat dari program ini,” katanya.
Abdul Rohim yang juga seorang pengusaha muda ini mengakui setiap kebijakan pemerintah memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan program semestinya dilakukan secara objektif dan konstruktif, bukan dengan mendorong penghentian program yang masih dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tentu telah melalui proses perencanaan yang panjang sebelum meluncurkan Program MBG sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Menurut saya, Program MBG sudah berada di jalur yang benar. Kalau ada yang tidak setuju, itu merupakan pandangan sebagian oknum, bukan berarti mewakili seluruh masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Abdul Rohim memilih tidak berspekulasi mengenai pihak-pihak yang menyebarkan narasi penolakan terhadap Program MBG.
Baginya, yang lebih penting adalah memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh manfaat dari program tersebut.
Dalam pandangannya, Indonesia yang telah memasuki usia kemerdekaan ke-81 seharusnya semakin dewasa dalam menyikapi setiap kebijakan negara.
Perbedaan pendapat tidak seharusnya berujung pada polarisasi ataupun konflik di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi di media sosial yang berpotensi memecah persatuan.
Menurutnya, ruang digital harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, bukan sebagai medium penyebaran hoaks maupun adu domba.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mempersempit ruang bagi penyebaran informasi palsu. Bijak menggunakan media sosial merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara,” ucapnya.
Sebagai tokoh masyarakat, Abdul Rohim mengaku merasa berkewajiban mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, ia juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi agar tidak membuka ruang bagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
Aparatur yang diberi tanggung jawab mengelola anggaran publik, kata dia, harus memiliki kompetensi, integritas, dan semangat nasionalisme yang tinggi.
Abdul Rohim turut mengimbau para pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan agar lebih selektif menerima informasi yang beredar di media sosial.
Ia menambahkan, kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga ketenangan dan harmoni masyarakat.
Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan dana Program MBG oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah tersebut dinilai penting agar penyimpangan dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
“Saya tidak memiliki kepentingan politik dalam menyampaikan pandangan ini. Harapan saya sederhana, yakni masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan dapat benar-benar merasakan manfaat Program MBG. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan uang rakyat, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Abdul Rohim.
