BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang mulai mematangkan Rencana Kerja (Renja) 2027 dengan membuka ruang partisipasi lintas sektor. Melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar di Ruang Komisi B Kantor Sekretariat DPRD Jombang, Kamis (19/2/2026), berbagai unsur pemerintah hingga organisasi masyarakat dilibatkan untuk memberi masukan strategis.
Forum itu dihadiri 13 perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Diskominfo, Bapperinda, Kesra, Bakesbangpol, BPKAD, dan Inspektorat. Selain itu, hadir pula unsur non-pemerintah seperti Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ) serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang.
Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, menegaskan FPD bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang strategis untuk menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, terutama terkait pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota dewan dalam melayani masyarakat,” ujar Danang.
Mantan Kepala Bappeda Jombang itu menekankan, setiap pandangan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Renja 2027. Ia memastikan arah kebijakan Setwan tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
“Semua harus sinkron dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, sehingga perencanaan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Dalam sesi diskusi, perwakilan FKMJ, Didik Tondo Susilo, menyatakan komitmen organisasinya untuk terus menjaga kondusivitas daerah. FKMJ yang menaungi beragam elemen masyarakat.
Mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII, Siddiqiyyah, Sholawat Wahidiyah, penganut aliran kepercayaan, hingga budayawan dan pendeta gereja yang menyatakan siap mendukung kebijakan pembangunan daerah.
“Kami ingin Jombang tetap aman, maju, dan sejahtera. Sinergi dengan pemerintah harus terus diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menyoroti pentingnya penguatan transparansi dan digitalisasi informasi di lingkungan DPRD. Menurut dia, publik perlu memperoleh akses yang lebih mudah terhadap program legislasi daerah (prolegda), rapat paripurna, hingga rapat komisi.
“Digitalisasi informasi menjadi kebutuhan. Masyarakat harus bisa mengakses produk legislasi dan agenda wakil rakyat secara terbuka,” kata Mufid.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Diskominfo menyatakan kesiapan mendukung penguatan sistem informasi digital guna menunjang kinerja Sekretariat DPRD sekaligus meningkatkan pelayanan informasi publik.
Menutup forum, Danang menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta. Ia berharap FPD menjadi fondasi kuat dalam merancang Renja 2027 yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar perencanaan ini benar-benar berdampak nyata dan cepat menjawab kebutuhan masyarakat Jombang,” tandasnya.
