BERITABANGSA.ID, LUMAJANG — Warga setempat dan pengguna jalan mengeluhkan genangan air di Jalan Gubernur Suryo (Gubsur), setiap usai turun hujan.. Selain mengganggu arus lalu lintas kendaraan juga berdampak pada permukiman warga setempat.
Menurut warga, pemicunya adalah sedimen dan sumbatan di saluran air (gorong-gorong) di sisi timur jalan akibat lubang yang sempit.
“Kalau hujan, air langsung meluap ke jalan. Bahkan setelah hujan berhenti berjam-jam, air tetap tidak surut,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi itu membuat lingkungan di RW 29 sempat terendam banjir hingga lebih dari satu meter. Menurutnya, normalisasi saluran air menjadi kebutuhan mendesak agar permasalahan tidak berulang setiap musim hujan.
Keluhan serupa juga terkait pengoperasian pintu air di DAM barat dekat RSUD dr Haryoto. Warga menilai pintu air kerap tertutup sehingga aliran air tidak lancar.
“Kalau hujan deras seharusnya dua pintu DAM dibuka semua, jangan cuma satu,” katanya.
Warga mengaku telah melaporkan persoalan ini melalui berbagai jalur, termasuk layanan pengaduan publik serta surat resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Namun hingga kini, mereka menyebut belum menerima tanggapan dan tindak lanjut di lapangan.
Kepala Dinas PU dan Tata Ruang, Endah Mardiana, saat dikonfirmasi wartawan menyarankan agar pertanyaan teknis disampaikan kepada pejabat bidang terkait.
Dia menunjuk Heri selaku pejabat yang menangani langsung urusan PSDA dan kondisi lapangan. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi.
Dampak genangan tidak hanya dirasakan pengguna jalan dan warga sekitar, tetapi juga pelaku usaha. Chic Lin, pedagang minuman dan camilan di lokasi tersebut, mengaku jumlah pembeli menurun drastis setiap kali banjir menggenangi jalan.
“Kalau air naik, orang malas berhenti. Ini jelas merugikan kami yang jualan di sini,” keluhnya.
Persoalan drainase ini menambah daftar pekerjaan rumah infrastruktur di Kabupaten Lumajang yang dinilai warga membutuhkan penanganan cepat dan konkret.
Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan pengecekan lapangan, normalisasi selokan, serta evaluasi sistem pintu air agar potensi banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas.
