BERITBANGSA.ID, SURABAYA – Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur “menggugat” (menyoal,red) transparansi Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 73 tahun 2025, pasalnya, perwali yang disahkan pada 8 Desember 2025 dinilai tak transparan.
Demikian dikatakan P3I Jawa Timur, Agus Winoko saat dialog dengan pengurus PWI Jawa Timur, Rabu (11-2-2026).
Agus merinci sebelumnya, Perwali nomor 70 tahun 2024 tentang penataan reklame, di dalamnya pada bab III disebutkan Aset Tanah Pemkot boleh dipakai reklame. Titik titik reklamenya secara rinci berada di jalan mana saja sudah diatur oleh keputusan wali kota.
Titik titik lokasi reklame itulah yang menjadi ‘rebutan’ para pengusaha. Cara mendapatkannya akan diatur oleh perwali berikutnya, yaitu Perwali nomor 73 tahun 2025. Tetapi sebelum Perwali itu terbit, sudah banyak titik berdiri
Lebih lanjut, pria berkacamata ini menjelaskan, Perwali nomor 73 tahun 2025 tentang taa cara penyelenggaraan reklame disahkan pada tanggal 8 Desember 2025.
“Tetapi baru disosialisasikan pada 5 Februari 2026. Ini juga aneh, kok baru disosialisasikan. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika perwali nomor 73 tahun 2025 itu digedok, ternyata titik-titik reklame sudah terisi. Jelas ini tidak fair dan tidak adil,” bebernya.
Perwali 73 ini mengatur tata cara mendapatkan titik mana reklame yang merupakan aset pemerintah kota. Terkait hal ini, P3I minta transparansi Pemkot, apa syarat untuk bisa mendapatkanya.
“Perlakuan yang sama kepada setiap pemohon dan berlaku adil agar tercipta iklim yang baik bagi semua pelaku bisnis terkait agar industri periklanan khususnya media luar ruang/Billboard tumbuh dengan baik,” tegas Agus.
Sementara itu, Ario Bagus Permadi, Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, saat dikonfirmasi terkait hal ini, tidak bisa terhubung.
