BERITBANGSA.ID, BOJONEGORO – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke Kabupaten Bojonegoro, menegaskan bahwa data penerima bantuan sosial yang sengaja direkayasa atau dimanipulasi akan otomatis tertolak oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan berbasis data yang valid.
“DTSEN dibangun dengan mekanisme verifikasi berlapis. Kalau ada data yang direkayasa, tidak sesuai fakta, atau sengaja dimanipulasi, sistem akan membaca ketidakwajaran itu dan otomatis menolak,” ucap Mensos dalam wawancara cegat di Pendapa Malowopati Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Mensos Saifullah Yusuf kedatangannya di Bojonegoro dalam agenda “Sosialisasi DTSEN bersama Pilar-pilar Sosial, Seluruh Camat dan Kepala Desa di Wilayah Bojonegoro. Dia memaparkan secara rinci mandat undang-undang, mandat presiden, hingga sekolah rakyat yang berkorelasi dengan DTSEN.
Menurutnya, DTSEN mengintegrasikan berbagai basis data nasional, mulai dari kependudukan, kondisi sosial-ekonomi, hingga kepesertaan program bantuan. Karena itu, setiap usulan data akan melalui proses pencocokan dan pemeringkatan otomatis, sehingga celah manipulasi dapat diminimalkan.
“Sekarang tidak bisa lagi asal mengusulkan. Semua terbaca sistem. Kalau secara administrasi tercatat mampu, punya aset, atau datanya tidak sinkron dengan Dukcapil, ya pasti gugur,”paparnya.
Selain itu dia menekankan peran pemerintah daerah, baik bupati, wali kota, aparat di tingkat desa, dan seluruh pilar sosial yang sangat dibutuhkan, dan agar tidak bermain-main dalam pendataan warga miskin. Serta selalu melakukan konsolidasi. Sebab bansos akan menjadi tepat sasaran, sekolah rakyat pun demikian. Semua bermula dari data yang benar.
“Kita ingin bansos ini adil. Jangan sampai yang tidak berhak justru masuk, sementara yang benar-benar miskin tertinggal. DTSEN ini alat kontrolnya,” ujarnya.
Saifullah Yusuf menambahkan, masyarakat yang merasa layak tetapi datanya tertolak tetap memiliki ruang koreksi melalui mekanisme resmi, seperti musyawarah desa/kelurahan dan verifikasi lapangan, selama disertai data dan kondisi faktual yang benar.
“Data sekarang sesuai instruksi presiden yang mengelola adalah BPS, tidak ada lagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, yang memiliki data sendiri-sendiri. Semua datanya tunggal, namanya DTSEN,” tegasnya.
DTSEN telah memuat pemeringkatan dari Desil 1 sampai dengan Desil 10 dalam rangka tepat sasaran penerima manfaat program. Data ini juga selalu dilakukan pemutakhiran terus menerus setiap tiga bulan sekali.
“Jadi bisa saja di triwulan pertama keluarga penerima manfaat mendapat bantuan, tetapi triwulan berikutnya tidak lagi, karena ada pemutakhiran, tidak seperti dulu, karena memang ada dinamika,” tandasnya.
Sementara ditempat yang sama Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mengucapkan terima kasih kepada Mensos Saifullah Yusuf. Dia juga mengatakan bahwa seringkali disampaikan kepada para kepala desa, agar dalam memetakan penerima manfaat selalu berbasis data. Bukan berdasar pada suka atau tidak suka.
“Tapi alhamdulillah doa saya didengar oleh Pak Presiden dan akhirnya ada inpres yang mendasari DTSEN, sebagai acuan kami ke depan,” tandas Bupati Bojonegoro.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
