BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menguatkan Kolaborasi DPRD dan Media untuk Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik” digelar di lobi kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Jumat (28/11/2025).
Kegiatan ini menjadi FGD kedua yang digelar DPRD bersama insan media dalam rangka memperkuat ruang dialog dan meningkatkan kualitas komunikasi publik.
FGD tersebut diikuti oleh para pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan media lokal, serta jajaran pejabat sekretariat dewan. Suasana diskusi berlangsung hangat dan terbuka, membahas berbagai strategi kolaboratif untuk memastikan informasi pembangunan, kebijakan daerah, serta proses legislasi dapat diakses masyarakat secara cepat, akurat, dan berimbang.
Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menegaskan media merupakan mitra strategis dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Keterbukaan informasi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Kolaborasi dengan media menjadi jembatan penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan insan media menyambut baik langkah DPRD yang secara konsisten membuka ruang dialog dua arah melalui FGD. Mereka menilai kegiatan seperti ini dapat memperbaiki kualitas pemberitaan sekaligus memperkuat peran jurnalis sebagai penyampai informasi yang edukatif dan bertanggung jawab.
“Kami mengapresiasi inisiatif DPRD karena diskusi seperti ini membantu menyamakan persepsi dan meminimalkan kesenjangan informasi di lapangan,” kata Ketua PWI Kabupaten Lumajang, Mujibul Choir.
Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang, Mahfud, menambahkan bahwa forum ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Ini adalah FGD kedua yang kami selenggarakan. Harapannya, sinergi DPRD dan media terus berkembang sehingga transparansi informasi publik semakin meningkat,” jelas Mahfud.
Melalui FGD ini, DPRD Lumajang berharap terbangun pola komunikasi yang lebih efektif, cepat, dan terpercaya antara lembaga legislatif dan media, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
Seharusnya, kegiatan seperti ini ditutup dengan penyusunan rekomendasi bersama yang akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya, sebagai langkah awal menuju ekosistem informasi publik yang lebih terbuka dan inklusif.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
