BERITABANGDA.ID, SURABYA – Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (15/11/2025) di Surabaya Suite Hotel. Agenda nasional ini digelar untuk menetapkan Ketua DPP APSI periode 2025–2030, setelah masa kepengurusan sebelumnya berakhir pada 2019–2024 dan menimbulkan kekosongan struktur organisasi.
Pada puncak sidang, peserta Munaslub secara aklamasi menetapkan Andi Syafrani, sebagai Ketua DPP APSI yang baru. Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan tim formatur yang bertugas merumuskan langkah-langkah dasar ketua terpilih, sekaligus menyempurnakan AD/ART organisasi. Formatur terpilih terdiri atas Sulaisi (DPW Jawa Timur), Hermawan (DPW Lampung), Widodo (Yogyakarta), dan Andereas (DPW Kalimantan Timur).
Tim formatur mendapat mandat menyusun rancangan penyempurnaan aturan organisasi sebelum kembali dimusyawarahkan untuk menghasilkan keputusan yang disepakati seluruh peserta.
Ketua terpilih, Andi Syafrani, dalam keterangannya menyatakan bahwa Munaslub ini diselenggarakan atas dasar kebutuhan mendesak organisasi.
Menurutnya, masa kepengurusan yang lama telah berakhir sehingga sejak 2024 APSI berada pada kondisi tanpa kepemimpinan definitif.
“Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Munaslub ini digelar dengan dasar bahwa kepengurusan sudah tidak ada. Masa kepengurusan lama berakhir pada periode 2019–2024, sehingga terjadi kekosongan. Usulan pelaksanaan Munaslub datang dari DPW sesuai Anggaran Rumah Tangga, dan mayoritas DPW serta DPC telah mengusulkan hal ini. Berdasarkan usulan itu kami membentuk panitia dan menyelenggarakan acara ini,” ujar Andi.
Ia menegaskan bahwa APSI memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu dari delapan organisasi advokat yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Advokat.
Posisi ini memberikan mandat besar bagi APSI untuk memperkuat konsolidasi nasional serta meningkatkan kesetaraan dengan organisasi advokat lainnya.
“APSI harus memainkan perannya menjadi salah satu organisasi advokat yang terpercaya, terutama dengan identitas syariah yang sangat spesifik. Dengan captive yang jelas, kami berharap semakin banyak alumni syariah dan hukum di seluruh Indonesia bergabung dalam organisasi ini, sehingga APSI dapat berdiri sejajar dengan OA lainnya,” lanjutnya.
Terkait keabsahan Munaslub, Andi menegaskan bahwa kegiatan telah memenuhi ketentuan organisasi melalui kehadiran mayoritas DPW aktif.
Para peserta berasal dari berbagai daerah, antara lain Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, NTB, Jambi, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur sebagai tuan rumah, serta beberapa wilayah lainnya.
“Yang hadir hari ini adalah pengurus-pengurus DPW yang memang sudah lama aktif dan memahami dinamika organisasi. Sebagian besar juga memiliki struktur DPC di daerahnya, meski tidak semua DPW memiliki DPC lengkap,” jelas Andi.
Dengan dukungan tersebut, ia optimistis APSI mampu merumuskan kepengurusan yang legitimate dan solid. Struktur yang belum terbentuk di sejumlah daerah juga diharapkan dapat segera bergabung dalam konsolidasi nasional.
“Dengan legitimasi ini kami yakin mampu membentuk pengurus APSI yang kuat dan dapat menarik seluruh struktur organisasi untuk bergabung dalam satu barisan,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
