BERITABANGSA.ID, BATU – Pemeritah Kota Batu menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp39 miliar pada 2025.
Instrumen pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari perlindungan tenaga kerja nonformal, peningkatan fasilitas publik, penguatan sektor kesehatan, hingga sosialisasi pemberantasan rokok ilegal.
Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp2,7 miliar dialokasikan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) Kota Batu. Anggaran itu difokuskan untuk memperkuat sektor pertanian, salah satunya lewat pelatihan peningkatan kelas kelompok tani (poktan) yang digelar Kamis (25/9).
Pelatihan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan poktan di setiap kecamatan.
Kepala Distan-KP Kota Batu, Heru Yulianto, menjelaskan bahwa pelatihan melibatkan perwakilan dari 20 poktan. Sementara secara keseluruhan, terdapat 270 poktan yang tersebar di Kota Batu. Karena itu, pelatihan dilaksanakan secara bertahap agar manfaatnya dapat dirasakan merata.
“Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kelas poktan. Poktan memiliki level, mulai dari yang baru dibentuk, pemula, lanjut, hingga madya. Pembinaan ini penting agar kelembagaan semakin kokoh,” kata Heru.
Menurutnya, peningkatan kelembagaan poktan sangat krusial agar mampu mengakses bantuan dari pemerintah pusat.
Syarat utama bagi kelompok tani untuk bisa mendapat dukungan dari pusat adalah berada pada level madya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan poktan mandiri, sehat, dan siap menerima intervensi program lebih lanjut.
“Kalau kelembagaan sudah mandiri dan bagus, maka artinya sangat sehat, sehingga layak untuk diberikan bantuan. Berbeda jika kepengurusannya vakum, tentu tidak bisa mengakses bantuan dari pusat,” ujarnya.
Distan-KP juga rutin melakukan penilaian terhadap kemampuan poktan setiap tahun. Evaluasi dilakukan dari berbagai aspek, mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dan kepemimpinan kelompok.
Evaluasi ini penting karena ada kemungkinan kelompok mengalami penurunan kelas akibat berkurangnya anggota, baik karena usia lanjut maupun faktor lain.
“Dengan adanya penilaian ini, pembinaan dapat lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi penguatan kelembagaan petani di Kota Batu. Kalau ada poktan yang turun kelas, kami analisis penyebabnya dan lakukan pembinaan agar bisa naik kembali,” tambah Heru.
Selain pelatihan, dana DBHCHT juga digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha sarana produksi (saprodi) pertanian.
Bentuknya berupa peralatan, benih tanaman, pupuk, hingga benih ikan yang diharapkan mampu mendorong produktivitas petani.
“Petani tentu juga membutuhkan modal agar produktivitas pertanian bisa meningkat,” jelas Heru.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Batu, Emilyati, menegaskan bahwa dana DBHCHT 2025 dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Pemerintah kota berkomitmen memastikan setiap rupiah dari DBHCHT menghadirkan manfaat nyata, baik di bidang kesejahteraan, kesehatan, maupun pembangunan fasilitas publik.
“Program yang dibiayai dari DBHCHT 2025 paling strategis antara lain perlindungan tenaga kerja nonformal, bantuan sarana produksi pertanian, program kesehatan, peningkatan fasilitas publik, serta sosialisasi pemberantasan rokok ilegal,” terang Emilyati.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Batu berharap kelompok tani menjadi lebih berdaya saing, mandiri, serta berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan daerah. DBHCHT tidak hanya dipandang sebagai pendapatan daerah, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat fondasi sosial-ekonomi masyarakat Batu.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
