BERITABANGSA.ID, TULUNGAGUNG – Perencanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 dipastikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial (Dinsos) sesuai tugas dan kewenangannya.
Program bantuan itu diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tahapan perencanaan tidak cukup hanya berorientasi pada penyiapan administrasi dan mekanisme pembagian bantuan, tetapi juga harus memastikan kejelasan sasaran, validitas data penerima, kesiapan anggaran, serta tata cara penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLT- DBHCHT Tahun Anggaran 2026 perlu mengacu pada kebijakan pemerintah dan ketentuan penggunaan. Penentuan penerima harus didasarkan pada kriteria yang sah, data yang dapat diverifikasi, serta koordinasi antarinstansi terkait agar bantuan tidak salah sasaran.
Kadinsos Reni Prasetyawati Ika Septi Wulan, melalui Sekretarisnya Eko Hadi Prabowo menyampaikan bahwa rencana pencairan masih menunggu Surat Keputusan (SK) turun saat ini masih dibagian hukum Sekretaris Daerah. Sesuai SK jumlah By Name By Address (BNBA) penerima BLT- DBHCHT sebanyak 7.250 dicairkan sekaligus untuk 2 bulan perbulan Rp200 ribu, sehingga penerima manfaat mendapatkan total Rp400 ribu.
“Pencairan BLT-DBHCHT ini belum bisa menentukan tanggal, akan tetapi yang pasti di bulan November segera di cairkan, karena masih menunggu SK Plt bupati. Di harapkan segera dapat terealisasi sehingga bantuan tersebut dapat segera disalurkan . Yang tentunya berpengaruh terhadap kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan,” tegasnya. Rabu (28/10/2026)
Salah satu aspek krusial dalam perencanaan penyaluran bantuan adalah validitas data calon penerima. Dinsos bersama instansi terkait perlu memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan kriteria program, telah melalui proses verifikasi yang memadai, serta memiliki dasar penetapan yang jelas.
Langkah tersebut penting untuk mencegah potensi penerima ganda, ketidaksesuaian identitas, maupun munculnya masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi justru tidak terakomodasi dalam daftar penerima.
Selain itu, mekanisme pembaruan data dan penanganan pengaduan masyarakat perlu dipersiapkan sejak awal. Dengan demikian, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah memiliki prosedur yang jelas untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai peraturan.
Dalam hal ini masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perencanaan program, termasuk besaran alokasi anggaran yang ditetapkan, jumlah penerima manfaat, kriteria penerima, nominal bantuan per orang, serta jadwal dan mekanisme pencairan setelah seluruh ketentuan resmi ditetapkan.
Keterbukaan informasi tersebut menjadi bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disampaikan secara terbuka dapat membantu masyarakat memahami tujuan program sekaligus menjadi sarana pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Namun, rincian anggaran dan penerima BLT DBHCHT 2026 Kabupaten Tulungagung perlu merujuk pada dokumen resmi pemerintah daerah. Tanpa data dan keterangan resmi, besaran bantuan, jumlah penerima, maupun tanggal penyaluran tidak dapat dipastikan.
Pengawasan terhadap BLT-DBHCHT semestinya tidak hanya dilakukan ketika bantuan mulai dibagikan. Pengawasan perlu mencakup tahap perencanaan, pendataan, penetapan penerima, pelaksanaan penyaluran, hingga pelaporan dan evaluasi.
Dinsos dan perangkat daerah terkait, perlu memastikan bahwa setiap tahapan memiliki dasar administrasi yang jelas serta dapat diperiksa sesuai ketentuan. Apabila penyaluran melibatkan pihak ketiga atau lembaga penyalur, mekanisme kerja sama, bukti penyerahan bantuan, dan pelaporan juga harus terdokumentasi dengan baik.
Pada akhirnya, keberhasilan BLT-DBHCHT tidak semata-mata diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan, ketepatan penerima, transparansi penggunaan anggaran, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
