BERITABANGSA.ID, JEMBER – Juru bicara Fraksi PKB, Robit Wajdi menyampaikan bahwa angka-angka dalam Rancangan Perda APBD Kabupaten Jember 2025 hanya terfokus pada perubahan pendapatan dan belanja. Menurutnya, dalam Raperda APBD tersebut belum memberikan gambaran yang cukup tentang dampak nyata dari perubahan tersebut terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
Data peningkatan pendapatan dan pengurangan belanja yang tersaji hanya bersifat fiskal dan administratif semata.
“Laporan ini belum memberikan informasi yang cukup tentang bagaimana perubahan ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Robit, dalam rapat paripurna pandangan fraksi, Selasa 19 November 2024.
PKB berharap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember menjadi Rp 1 triliun diimbangi peningkatan kualitas belanja daerah. “Dengan ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, penyusunan anggaran belanja daerah diatur dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan pengganggaran berbasis kinerja,” lanjut Robit.
Penjabat Sementara Bupati Imam Hidayat menegaskan, peningkatan PAD untuk memberikan kekuatan untuk menambah sektor-sektor belanja dalam rangka pelayanan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dampaknya akan lebih leluasa mengatur belanja dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya,” kata Imam.
Sebelumnya, Pjs. Bupati Jember, Imam Hidayat menyampaikan nota pengantar R-APBD Tahun Anggaran 2025 ke DPRD Jember.
Pjs. Bupati Jember Imam Hidayat menyampaikan bahwa ada sebanyak Rp 4,6 Triliun yang disiapkan.
“Insya Allah bisa mencukupi untuk tahun 2025,” ujarnya.
Menurut dia, penentuan R-APBD melewati proses yang panjang. Mulai pengusulan hingga penetapan.
“Prioritasnya adalah pendidikan, infrastruktur, dan gaji pegawai,” ungkapnya.
Termasuk dengan berbagai program unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Termasuk belanja modal dan lain-lain yang diharapkan dapat menjadi pengungkit perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Selain itu, makan siang gratis juga menjadi program yang masuk dalam perancangan pembiayaan melalui APBD 2025.
“Di tengah keterbatasan, Pemkab Jember tetap mendukung berbagai program pemerintah pusat,” pungkasnya.
