BERITABANGSA.ID, TERNATE – Perjuangan calon legislatif (Caleg) nomor urut 7, dari NasDem, Ade Rahmat Lamadihami, mempertahankan suaranya yang hendak “dihapuskan” oknum penyelenggara Pemilu, sudah tiba di meja Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.
Bahkan, diprediksi Rabu, 29 Mei 2024, ini perkara sengketa suara di Dapil 2 Kota Ternate Selatan dan Moti, ini mulai disidangkan, dengan menghadirkan saksi ahli dan bukti.
Kasus ini cukup menarik perhatian karena modus baru mengganjal Caleg dan Partai agar tidak lolos ke parlemen terbongkar.
Bahkan oknum penyelenggara KPPS yang mengaku lalai di TPS 8 telah dipidana dan dinyatakan bersalah.
Kini giliran Mahkamah Konstitusi (MK) yang dengan integritas hakimnya dituntut keadilannya.
Dari 297 perkara, hanya 207 yang mendapat putusan sela/dismisal, dan hanya 90 perkara yang dilanjut pembuktian termasuk perkara Ternate ini.
“Ada harapan, karena Majelis Hakim di MK integritasnya sangat dinantikan. Kami berharap, MK mengerti ketulusan suara rakyat, pendukung kami yang demo ke Kota Ternate, 3 Maret 2024 lalu adalah murni,” tukas Caleg Ade Rahmat Lamadihami.
Dia berharap MK mengembalikan suaranya, Caleg NasDem ini ke posisi semula.
Ade Rahmat Lamadihami, menjelaskan dia adalah peraih suara tertinggi di Dapil 2 Kota Ternate Selatan, dan Moti, dengan 1317 suara. Jika tidak ada upaya oknum KPPS, dia sudah mulus meraih kursi ke-11 di Dapil 2 Kota Ternate Selatan dan Moti.
“Gegara di surat suara yang masuk, KPPS itu ada yang lalai tidak tandatangan. Jadi mau dihapuskan. Ini kan jelas melanggar hak asasi manusia. Kesalahan ada di penyelenggara,” ujarnya.
Jika mau adil, suara harus dikembalikan ke NasDem. Akibat dirugikan 149 suara di TPS 8, dia anjlok di posisi ke-3. Dan suara NasDem jika dibagi bilangan 3 kalah dengan PDI Perjuangan, 1798 suara, dan NasDem hanya 5345.
