BERITABANGSA.COM-JAKARTA– Provinsi Jawa Timur, menjadi wilayah terbanyak se Indonesia yang wilayah kabupaten dan kota mencapai indikator peduli hak asasi manusia (HAM).
Ada 23 pemerintah daerah di Provinsi Jatim memenuhi indikator peduli hak asasi manusia. Sehingga Gubernur Jatim berhak meraih pembina terbaik kabupaten dan kota peduli HAM.
Posisi kedua diraih Jawa Tengah, dengan 20 kabupaten/ kota, disusul DKI Jakarta, 6 kabupaten/ kota dan Jawa Barat,4 kabupaten/kota.
Pemerintah melalui Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin didampingi Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menyerahkan penghargaan tersebut di puncak peringatan hari HAM se-Dunia 2022 di Golden Ballroom The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Usai menerima penghargaan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menegaskan keberhasilan itu dibantu 5 Badan Koordinasi Wilayah di Jawa Timur.
Selain itu, sebagai wujud kerja keras seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM.
Pada 2023 mendatang, Khofifah, memaklumi akan menargetkan 100% atau 38 kabupaten kota se-Jatim seluruhnya menjadi peduli HAM.
Sedikitnya 23 kabupaten kota di Jatim juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas penguatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakatknya.
Daerah tersebut adalah Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Nganjuk, Magetan, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, mengatakan pemerintah mendorong upaya pemulihan yang bertanggung jawab baik secara hukum, lingkungan dan sosial serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
“Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” ujarnya
Wapres Ma’ruf meminta pemerintah daerah melakukan berbagai langkah pelaksanaan dan penegakan HAM. Pertama, menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, hak asasi manusia. Kedua, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sosial bangsa.
Sedangkan, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, baik bersama-sama melaksanakan secara konsisten tanggung jawab akan hak asasi manusia.
“Saya berharap, kita tidak puas sampai di titik ini saja, melainkan jadi batu loncatan menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
