BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Universitas Airlangga (UNAIR) menegaskan komitmennya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan humanis. Perguruan tinggi dinilai tidak cukup hanya mengejar peringkat global dan prestasi akademik, tetapi juga harus mampu memperluas akses pendidikan serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rektor UNAIR, Muhammad Madyan, mengatakan keberhasilan perguruan tinggi perlu diukur melalui dampak yang dihasilkan bagi kehidupan manusia.
Menurut dia, capaian institusi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
“Urgensi ini menuntut pergeseran cara kita memandang keberhasilan, dari prestise institusi menuju dampak bagi manusia. Peringkat universitas tetap penting, tetapi harus diikuti dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Jumlah mahasiswa yang diterima tetap penting, tetapi harus disertai akses yang sama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi (KPPTI) melalui keynote speech bertajuk “Bersama Membangun Kampus untuk Semua: Menuju Pendidikan Tinggi Indonesia yang Inklusif dan Humanis” di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C UNAIR, Kamis (12/11/2026).
Madyan menekankan, prinsip kesetaraan tidak hanya berlaku dalam penerimaan mahasiswa, tetapi juga harus tercermin dalam kegiatan penelitian dan pemanfaatan teknologi.
Riset yang dihasilkan akademisi harus memiliki daya ungkit serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perlu diarahkan untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi secara bertanggung jawab.
Menurut dia, kampus inklusif dan pemerataan akses pendidikan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi.
Komitmen tersebut juga berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas, tujuan kelima mengenai kesetaraan gender, tujuan kesepuluh tentang pengurangan kesenjangan, serta tujuan keenam belas mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
“Secara moral, tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal karena kondisi ekonomi, asal daerah, gender, ataupun disabilitas,” tegasnya.
Dalam membangun kampus inklusif, UNAIR berpegang pada lima prinsip utama, yakni kesetaraan dan keadilan, keberagaman, aksesibilitas tanpa hambatan, partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
Implementasi prinsip tersebut ditopang tiga aspek utama, yaitu kebijakan, sumber daya manusia, dan fasilitas. Dari sisi regulasi, UNAIR menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 melalui Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Inklusif.
UNAIR juga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) serta Tim Relawan Layanan Pendidikan Inklusif untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Inklusivitas tidak boleh hanya bergantung pada niat baik perorangan. Inklusivitas harus dilembagakan dalam regulasi, agar tetap berjalan siapapun pimpinannya,” tutur Prof. Madyan.
Dalam perluasan akses pendidikan, UNAIR memanfaatkan berbagai skema bantuan, mulai dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), pembebasan dan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), hingga sejumlah program beasiswa afirmasi.
Berbagai program tersebut diarahkan agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Upaya pemerataan akses itu tercermin dari sebaran mahasiswa UNAIR yang berasal dari seluruh 38 provinsi di Indonesia.
Perhatian terhadap aksesibilitas juga diberikan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus. Pendampingan dilakukan sejak proses seleksi melalui jalur afirmatif, penyediaan materi perkuliahan adaptif di ruang kelas dan perpustakaan, hingga pemberian akses untuk mengikuti praktikum, magang, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Di luar kegiatan akademik, UNAIR memperluas kebermanfaatan ilmu pengetahuan melalui program pengabdian kepada masyarakat.
Salah satunya melalui misi kemanusiaan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) yang menjangkau wilayah kepulauan terpencil dan daerah bencana.
Program KKN Belajar Bersama Komunitas (BBK) juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Sepanjang 2026, BBK ke-7 dan ke-8 melibatkan 79 persen mahasiswa peserta di 17 kabupaten di Jawa Timur.
Program pengabdian itu turut diperluas ke tingkat internasional melalui sembilan kegiatan BBK Internasional di Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Australia, yang diikuti 2,8 persen mahasiswa.
“Universitas yang hebat tidak sekadar menghasilkan lulusan yang unggul. Kampus masa depan harus mampu mengubah keunggulan akademik menjadi kesempatan yang adil, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita wujudkan bersama keunggulan yang bermoral, inovasi yang berempati, dan dampak yang berpusat pada manusia,” pungkas Prof. Madyan.
