Memang, presiden dan wakil presiden itu tak selamanya sejalan dalam mengelola negara, tapi acapkali berpisah jalan setelah menjelang dan memasuki tahapan Pilpres. Kasus Presiden Megawati dengan Wakil Presiden Hamzah Haz pada Pilpres 2004, atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pilpres 2009, atau pecah kongsi koalisi antara capres PDIP dan capres Gerindra pada Pilpres 2024, ini sebagai contohnya.
Sesuatu hal yang lumrah dan kaprah, presiden dan wakil presiden di bawah alam sadarnya punya ambisi kuasa. Apalagi, mereka adalah politisi yang menyimpan kepentingan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pasti, Presiden Prabowo punya keinginan untuk bertahan sebagai presiden hingga 10 tahun kemudian. Dan Wakil Presiden Gibran juga punya kepentingan untuk menjadi presiden pengganti Prabowo nanti.
Sayangnya, walau sudah disediakan oleh konstitusi untuk suksesi kepemimpinan nasional, ada kelompok yang terburu-buru untuk menjatuhkan pasangannya di tengah jalan. Inilah yang menyulut kegaduhan dan prahara politik. Sehingga, intrik, sabotase dan upaya penjatuhan pemerintahan gencar dilakukan.
Mereka lupa hakekat Pilpres digelar secara reguler. Ini mengandung maksud agar pasangan presiden dan wakil presiden bisa fokus bekerja. Sementara, kepentingan elektoral keduanya dikesampingkan terlebih dahulu.
Pilpres tak bisa dielakkan. Pasti berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pada waktu Pilpres ini, peluang dan kesempatan presiden dan wakil presiden untuk bersaing merebut amanat rakyat. Siapapun yang dipilih nanti itulah kepada negara dan kepala pemerintahan yang sah.
Rupanya, Listyo terperosok dalam persaingan Probowo dan Gibran ini. Dan sebagai pimpinan parcok (partai coklat), ia lebih memilih berada di balik wapres daripada presiden. Ini tak lepas dari perjalanan karier menjadi Kapolri diangkat oleh Presiden Jokowi.
Tersiar kabar di luar istana, Presiden Prabowo sejak lama ingin mengganti Kapolri sedari awal berkuasa, namun Presiden Jokowi yang terus mempertahankannya. Sampai ia berhasil dilokir pada KSP dan posisi Kapolri diganti oleh Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026.
Tarik tambang kepentingan antara Solo dan Hambalang, mendorong Listyo bersekutu dengan Gibran. Dalam pandangannya, hanya dinasti Jokowilah yang telah terbukti membela posisinya sebagai Kapolri. Sedangkan, Prabowo mulai awal menginginkan kapolri baru demi regenerasi kepemimpinan di tubuh bhayangkara.
Jujur, Listyo ingin bertahan sebagai Kapolri hingga memasuki masa pensiun pada 5 Mei 2029. Tahun yang bersamaan dengan agenda Pilpres 2029. Sayangnya, ia memilih jalan yang salah dan melakukan penyadapan terhadap presiden. Akibatnya fatal, ia harus dibui untuk mempertanggungjawabkan berbagai tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan makar.
Kini, Listyo menjadi Listyoless. Sosok pimpinan Polri yang kehilangan nama besarnya sebagai pemimpin gagah, disiplin dan berbudi luhur. Justru yang terjadi sebaliknya. Ambisi kuasa yang ditengarai telah menjerumuskannya pada angkara murka.
Sebagai penutup, saya kutipkan kesimpulan Betterhelp, sebuah lembaga kesehatan mental internasional, mengingatkan, “ambisi buta dapat menyebabkan masalah karena keinginan akan kekuasaan, ketenaran, atau kekayaan dalam bentuk apa pun dengan segala cara dapat menyebabkan kurangnya kepuasan dan perilaku tidak etis atau bahkan melanggar hukum.”
Demikian yang terjadi pada perjalananan pengabdian Jenderal Listyo yang berujung pada Listyoless. Dimana semua gelar kehormatan yang diraihnya selama ini sirna seketika.
(*) Adalah Penulis Buku Prabowo Subianto Penakluk Sejarah Presidensial, Pena Salsabila, Jakarta, 2025
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
