Sebab itu, kata dia, jaminan ketersediaan pangan dan pemanfaatan instrumen penganekaragaman pangan harus dibangun. Komitmen ini harus dikolaborasikan bersama lintas sektor, baik dalam lingkup kabupaten maupun skala provinsi.
”Tak hanya dalam konteks ketersediaan pangan saja, termasuk pada konsep keanekaragaman. Jadi kalau di sini pangan seharusnya bisa beragam, sehingga masyarakat punya pilihan. Hari ini mau makan nasi, atau mau makan ubi, atau mau makan jagung, dan sebagainya,” dorongnya.
Terlepas dari itu, ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Malang yang rupanya sudah mulai menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Sumberdaya Lokal (RAD-PG BPSDL) sesuai amanat Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
”Pemkot Malang ini rupanya sudah ‘nyuri start’. Itu yang patut diapresiasi. Ke depan kota berharap rencana itu terus berprogres, mulai regulasi, bagaimana ketersediaannya, konsumsinya, sampai kepada evaluasi dan monitoringnya,” tandasnya.
Menjawab tantangan tersebut, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DISPANGTAN Kota Malang, Elfiatr Roikhah, menjelaskan bahwa pihak Pemkot Malang memang saat ini tengah fokus pada penguatan pertanian perkotaan (urban farming) yang menerapkan prinsip circular economy.
“Saat ini ada 115 kelompok urban farming di 57 kelurahan yang telah kami bina. Salah satu bentuk inovasinya adalah kerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk mengembanan ubi varietas Brawijaya yang dibudidayakan menggunakan sistem karung. Ini langkah efisien untuk memanfaatkan lahan yang terbatas,” ungkap Elfiatur.
Ia menegaskan kampanye ekonomi hijau dan ketahanan pangan terus dilakukan. Bahkan termasuk dengan menjangkau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) agar meningkatkan variasi menu. Di sisi lain, selain soal ketersediaan, masalah food loss dan food waste di Kota Malang juga kata dia menjadi tantangan serius.
Ia membeberkan sampah sisa pangan di Kota Malang diperkirakan mencapai sekitar 300 ton per hari. Melalui pendekatan circular economy, limbah pangan olahan diupayakan kembali menjadi pupuk organik, pakan ternak, maupun pakan ikan.
”Dalam hal ini kami juga mendorong Perumda Tugu Aneka Usaha dan PT BPR Tuga Artha Sejahtera sebagai operator BUMD Pangan guna memotong rantai distribusi agar harga di tingkat produsen dan konsumen tetap stabil,” ungkapnya.
Sementara dari sudut pandang akademisi, Dosen dan Peneliti Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Adi Setiawan menambahkan soal pentingnya peningkatan efisiensi lahan melalui peningkatan Indeks Panen (IP) dan metode budidaya adaptif.
“Lahan pangan tidak bisa dielakkan dari pengalihan fungsi. Maka, strategi taktisnya yaitu meningkatkan efisiensi lewat vertical garden, permakultur pekarangan dan mengoptimalkan indeks panen agar dalam satu tahun frekuensi panen bisa meningkat,” kata dia.
Ia memaparkan agar semua itu bisa terwujud, kuncinya ada pada ketercukupan nutrisi, cahaya, dan khususnya pemanfaatan teknologi pengelolaan air. Air menjadi kunci paling menentukan. Ia berharap problem ketahanan air menjadi perhatian utama. Problem air, jelas dia akan mengakibatkan indeks panen menurun dan juga ketahanan pangan menjadi rendah.
”Keberadaan embung/bendungan, kemudian air-air yang kemudian bisa disiapkan untuk produksi pertanian itu meningkatkan indeks panen. Luas lahan tetap, bahkan berkurang, tapi kalau indeks panennya meningkat, maka dia bisa lebih tinggi. Nah itu yang kemudian kita targetkan untuk efisiensi dan efektivitas lahan di wilayah Malang,” paparnya.
