Meski pertumbuhan ekonomi berlangsung pesat, tantangan baru kini muncul. Perubahan perilaku wisatawan global membuat layanan halal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pilihan destinasi wisata.
Menurut Evy, pariwisata modern tidak lagi hanya menjual panorama alam atau pelayanan yang baik, tetapi juga harus mampu menjamin kebutuhan wisatawan terhadap produk dan layanan yang halal.
“Tren wisata ramah muslim terus berkembang secara global. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia, termasuk Jawa Timur, untuk memperkuat ekosistem pariwisata halal,” katanya lagi.
Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2025, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai destinasi wisata ramah muslim. Sementara dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, Jawa Timur berada di peringkat ketujuh nasional.
Posisi tersebut dinilai masih sangat berpeluang untuk terus ditingkatkan apabila semakin banyak pelaku usaha memiliki sertifikat halal.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terus menjalankan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha pariwisata.
“Pada tahun 2025 sebanyak 50 pelaku usaha telah difasilitasi dan seluruhnya berhasil memperoleh sertifikat halal,” jelasnya.
Program tersebut kembali dilanjutkan pada tahun 2026 dengan kuota 50 pelaku usaha.
Namun di luar program tersebut, fakta lain justru cukup memprihatinkan. Jawa Timur sebenarnya memperoleh kuota program SEHATI Self Declare sebanyak 175.326 pelaku usaha.
Hingga kini baru sekitar 112.000 pelaku usaha yang memanfaatkannya. Artinya, masih terdapat sekitar 63.000 kuota yang belum dimanfaatkan. Padahal, kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman UMK akan mulai diberlakukan paling lambat 17 Oktober 2026, mendatang.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha agar segera mempersiapkan proses sertifikasi halal dan tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu,” tegas Evy.
