BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Kegelisahan ratusan ribu guru honorer kembali menggema di tingkat nasional. Di tengah ketidakpastian nasib tenaga pendidik non-ASN, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi melontarkan pernyataan keras yang langsung menyita perhatian publik.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pria yang akrab disapa Bang Pur itu mendesak pemerintah agar tidak lagi “menutup mata” terhadap pengabdian para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional.
Menurutnya, pemerintah wajib memprioritaskan guru non-ASN dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mendatang, terutama mereka yang sudah memenuhi syarat akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4).
“Dalam RDPU kemarin saya sampaikan, teman-teman guru non-ASN yang sudah memenuhi syarat S1/D4 harus diprioritaskan apabila nanti ada rekrutmen ASN berikutnya,” tegas Bang Pur saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (26/5/2026).
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena menyentuh persoalan klasik dunia pendidikan Indonesia: guru honorer bekerja bertahun-tahun dengan honor minim, namun kepastian status masih menggantung tanpa arah jelas.
Guru honorer jadi penopang, tapi nasibnya terabaikan. Bang Pur menilai negara selama ini terlalu bergantung pada tenaga honorer untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, khususnya di daerah-daerah yang kekurangan guru. Ironisnya, di saat mereka menjadi penopang utama pendidikan, kesejahteraan dan kepastian masa depan justru masih jauh dari kata layak.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 31 Desember 2024 mencatat jumlah guru non-ASN mencapai 237.196 orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan betapa besarnya ketergantungan sistem pendidikan terhadap tenaga honorer.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, tanpa keberpihakan kebijakan, para guru honorer berpotensi kembali menjadi korban sistem seleksi yang dianggap belum sepenuhnya adil.
“Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi justru kalah bersaing tanpa ada keberpihakan kebijakan dari pemerintah. Negara harus hadir memberikan kepastian dan penghargaan terhadap dedikasi para guru,” tandasnya.
Pernyataan tersebut dinilai menjadi tamparan keras bagi pemerintah pusat yang selama ini terus didesak menyelesaikan persoalan guru honorer secara menyeluruh, bukan sekadar janji politik musiman.
Ancaman krisis guru mengintai. Tak hanya menyoroti nasib guru honorer, Bang Pur juga mengingatkan ancaman serius yang mulai membayangi dunia pendidikan nasional: krisis regenerasi tenaga pendidik.
Ia mengacu pada siaran pers Badan Kepegawaian Negara yang menyebut rekrutmen CASN formasi guru terakhir dilakukan pada tahun 2024. Kondisi itu dikhawatirkan memicu kekurangan guru dalam beberapa tahun mendatang karena banyak tenaga pendidik memasuki masa pensiun.
Jika pemerintah tidak segera membuka rekrutmen dengan skema afirmatif bagi guru non-ASN, maka sekolah-sekolah di berbagai daerah terancam mengalami kekosongan tenaga pengajar.
“Ini bukan sekadar soal status pegawai, tetapi menyangkut masa depan pendidikan nasional. Kalau regenerasi guru tersendat, dampaknya akan langsung dirasakan siswa di sekolah,” ujar salah satu pengamat pendidikan Kabupaten Lumajang, Achmad.
Publik menunggu keberanian Pemerintah. Desakan Komisi X DPR RI kini menjadi ujian serius bagi pemerintah. Publik, khususnya para guru honorer, menunggu apakah negara benar-benar berpihak kepada mereka atau kembali membiarkan persoalan berlarut tanpa solusi nyata.
Di tengah beban kerja tinggi, tuntutan administrasi yang semakin kompleks, serta kesejahteraan yang jauh dari ideal, para guru honorer kini berharap rekrutmen CASN mendatang tidak lagi menjadi arena persaingan yang mengabaikan masa pengabdian.
Sebab bagi banyak kalangan, memperjuangkan guru honorer bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap mereka yang selama ini tetap berdiri di depan kelas meski negara belum sepenuhnya hadir untuk mereka.
