BERITABANGSA.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembelajaran sekolah secara daring mulai April 2026.
Kebijakan ini disiapkan sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi penghematan energi, termasuk dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat.
Menurutnya, sektor transportasi masih menjadi penyumbang terbesar dalam konsumsi BBM nasional. Karena itu, pengurangan aktivitas perjalanan melalui sistem kerja fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dinilai dapat membantu menekan penggunaan bahan bakar.
“Pemerintah terus mencari berbagai cara untuk menghemat konsumsi energi, salah satunya dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat melalui penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta,Rabu (18/03/2026)
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan konsumsi BBM nasional saat ini mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari, dengan sebagian besar digunakan oleh sektor transportasi. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun.
Melalui kebijakan Work From Anywhere, sebagian ASN nantinya dapat bekerja dari rumah atau lokasi lain tanpa harus datang ke kantor setiap hari. Sistem kerja ini tetap memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan koordinasi, pelayanan publik, serta pengawasan kinerja tetap berjalan optimal.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga mempertimbangkan penerapan pembelajaran daring atau sekolah online untuk periode tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas pelajar dan orang tua yang setiap hari melakukan perjalanan menuju sekolah.
Sejumlah kementerian terkait saat ini masih menyusun mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut agar tetap berjalan efektif tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik maupun proses belajar mengajar.
Pemerintah menilai pengalaman selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan dukungan teknologi digital yang memadai. Karena itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
Meski demikian, penerapan WFA dan sekolah daring akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur digital di masing-masing daerah. Pemerintah juga menegaskan pelayanan publik harus tetap berjalan normal meskipun sebagian pegawai bekerja secara fleksibel.
Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut efektif sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penghematan energi nasional. Pemerintah berharap langkah ini mampu mengendalikan konsumsi BBM sekaligus menciptakan pola kerja dan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
