BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Bertempat di Aula Wisata Bale Tani, wilayah Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Wiwin Sumrambah, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar mengumpulkan ratusan warga dari wilayah Kecamatan Bareng dan Wonosalam.
Acara tersebut merupakan sosialisasi yang bertajuk “Membangun Karakter Demokratis Melalui Pendidikan Berbasis Pancasila”. Topik yang memiliki kunci Demokrasi dan Pancasila ini cukup dinilai menarik oleh Wiwin Sumrambah.
Dalam sambutannya, wakil rakyat Jatim dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat yang kini semakin terbuka harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
“Demokrasi tanpa nilai Pancasila bisa kehilangan arah. Kritik itu bagian dari demokrasi, tapi harus disampaikan dengan etika dan tanggung jawab,” ungkapnya.
Menurut Wiwin, fenomena media sosial telah mengubah wajah demokrasi. Siapa pun yang dimaksud kini bisa menyuarakan opini, mulai dari tokoh publik hingga masyarakat biasa.
Di satu sisi, hal itu menjadi tanda demokrasi tumbuh. Namun di sisi lain, kebebasan yang tak dibingkai nilai kebangsaan berpotensi memicu polarisasi.
“Sekarang semua orang bisa berbicara. Itu bagus. Tapi jangan sampai kebebasan itu lepas dari nilai Pancasila,” tegasnya.
Sarasehan itu juga menghadirkan dua narasumber lain, yakni Sumrambah, mantan Wakil Bupati Jombang, serta Donny Anggun, Wakil Ketua I DPRD Jombang.
Sumrambah menekankan, demokrasi Indonesia memiliki ciri khas tersendiri karena berakar pada semangat gotong royong dan musyawarah. Tanpa kembali pada Pancasila, menurutnya, demokrasi mudah terpecah oleh kepentingan sesaat.
“Kita ini bangsa besar dengan keberagaman luar biasa. Kalau tidak kembali ke Pancasila, kita mudah terbelah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pendidikan politik tak cukup hanya diajarkan di ruang kelas. Karakter demokratis, kata dia, justru lahir dari lingkungan keluarga dan keseharian masyarakat.
“Karakter itu tidak instan. Ia dibentuk melalui proses panjang dan pembiasaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Donny Anggun mengajak warga memahami demokrasi sebagai proses yang hidup setiap hari, bukan sekadar ritual lima tahunan.
“Demokrasi bukan hanya soal pemilu. Demokrasi adalah soal menghargai perbedaan, menyampaikan aspirasi dengan santun, dan memilih pemimpin dengan akal sehat serta hati nurani,” katanya.
Pantauan di lokasi, diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta mengangkat isu polarisasi politik, tantangan generasi muda di era digital, hingga pentingnya pendidikan karakter di sekolah.
Beberapa peserta menyoroti bagaimana media sosial kerap menjadi ruang pertarungan narasi yang keras, bahkan menjurus pada ujaran kebencian.
Narasumber pun sepakat, literasi digital dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci agar demokrasi tetap sehat. Bagi Wiwin, kegiatan semacam ini bukan sekadar agenda formal.
Ia menyebut sosialisasi wawasan kebangsaan merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Kalau karakter demokratis ini kuat, maka kualitas kepemimpinan ke depan juga akan semakin baik. Jadi, demokrasi bukan hanya soal hak bicara, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga persatuan,” pungkasnya.
